PTDH! Irjen Eko Hadi Dicopot Kasus Sadap Ilegal Presiden, Sidang Etik Tuntut Sanksi Terberat
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri telah resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso .
- Keputusan tegas ini diambil menyusul temuan bahwa Irjen Eko terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus penyadapan ilegal yang menyangkut nama besar Presiden Prabowo Subianto .
- Sanksi administratif ini menandai langkah disipliner tertinggi dalam kariernya sebagai perwira tinggi Polri.
Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri telah resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso. Keputusan tegas ini diambil menyusul temuan bahwa Irjen Eko terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus penyadapan ilegal yang menyangkut nama besar Presiden Prabowo Subianto. Sanksi administratif ini menandai langkah disipliner tertinggi dalam kariernya sebagai perwira tinggi Polri.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa keputusan Majelis KKEP diambil setelah menggelar sidang yang berlangsung intensif selama 9 jam, dimulai sejak pukul 09.00 WIB. Dalam sidang tersebut, sembilan orang saksi dihadirkan, termasuk saksi meringankan, untuk memberikan keterangan terkait rangkaian peristiwa dugaan kejahatan digital tersebut. Proses panjang ini memastikan bahwa setiap klaim dan bantahan ditelaah secara mendalam sebelum vonis dijatuhkan.
Mekanisme Pelanggaran dan Landasan Hukum
Trunoyudo merinci bahwa dugaan pelanggaran yang menjerat Irjen Eko meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan untuk mengakses data secara ilegal. Secara teknis, tersangka diduga menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri untuk melakukan aksi sadap tersebut. Pelanggaran ini dinilai mencederai integritas institusi penegak hukum negara. Atas dasar itu, Irjen Eko dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang juncto dengan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Komposisi Majelis Etik dan Status Tersangka Lainnya
Sidang etik ini dipimpin langsung oleh mantan Irjen Kemenkum, Komjen Hendro Pandowo, yang bertindak sebagai Ketua Majelis. Posisi Wakil Ketua diisi oleh Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan, sementara tiga anggota majelis terdiri dari Irjen Untung Widiatmoko (Kadiv Hubinter), Irjen Arie Ardian Rishadi (Kakortas Tipidkor), dan Irjen Toni Ariadi Efendi (Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat). Selain Irjen Eko yang telah dijatuhi sanksi etik, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden ini, menunjukkan kompleksitas jaringan pelanggaran yang sedang ditangani oleh otoritas terkait.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KKP Wajibkan Dapur MBG Sajikan Ikan Minimal Dua Kali Seminggu demi Optimalisasi Protein

Strategi Dekarbonisasi Kilang Plaju: Pertamina Jajaki Pasokan Hidrogen Hijau dari Geothermal Ulubelu

KBB Aktifkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi hingga April 2027 Antisipasi Longsor dan Angin Kencang
