Kadin Indonesia Soroti Dampak Kewajiban Dana Cadangan Pesangon terhadap Likuiditas Usaha
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia angkat bicara mengenai rancangan aturan baru yang mewajibkan perusahaan menyiapkan dana cadangan pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja ( PHK ).
- Dalam pernyataannya kepada CNBC Indonesia pada Selasa (17/11/2026), Erwin mengakui bahwa pemerintah memiliki tujuan mulia dengan kebijakan tersebut.
- Aturan ini dinilai mampu memberikan kepastian bahwa hak-hak finansial pekerja tetap terpenuhi saat terjadi PHK serta mampu menekan potensi perselisihan hubungan industrial.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia angkat bicara mengenai rancangan aturan baru yang mewajibkan perusahaan menyiapkan dana cadangan pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, menilai bahwa kebijakan ini berpotensi menambah tekanan signifikan terhadap likuiditas perusahaan, terutama jika diterapkan tanpa mempertimbangkan variasi kemampuan keuangan antar-sektor bisnis.
Dalam pernyataannya kepada CNBC Indonesia pada Selasa (17/11/2026), Erwin mengakui bahwa pemerintah memiliki tujuan mulia dengan kebijakan tersebut. Aturan ini dinilai mampu memberikan kepastian bahwa hak-hak finansial pekerja tetap terpenuhi saat terjadi PHK serta mampu menekan potensi perselisihan hubungan industrial. Namun, dari perspektif dunia usaha, kewajiban penyetoran dana cadangan secara berkala dianggap dapat menguras likuiditas perusahaan yang seharusnya dapat dialokasikan untuk operasional rutin dan pengembangan usaha.
Disparitas Kapasitas Finansial dan Tantangan bagi UMKM
Erwin menegaskan bahwa kondisi keuangan dan kesiapan setiap perusahaan sangat beragam. Perusahaan berskala besar relatif memiliki kapasitas finansial yang lebih kuat, sehingga dampak dari kewajiban ini mungkin tidak seberat yang dirasakan oleh pemain lain. Sebaliknya, perusahaan kecil, menengah, dan sektor padat karya berpotensi menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dalam mematuhi regulasi ini. Hal ini menjadi perhatian utama karena ketahanan usaha sektor tersebut kerap kali lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi.
Lebih lanjut, ia membedakan antara pencadangan secara akuntansi dengan kewajiban menempatkan dana secara nyata pada lembaga tertentu. Selama ini, sebagian perusahaan besar sudah melakukan pencadangan kewajiban imbalan kerja melalui mekanisme akuntansi, program pensiun, asuransi, atau instrumen pendanaan lainnya. Namun, pencadangan di laporan keuangan tidak selalu berarti perusahaan telah menyediakan dana tunai yang setara.
- Perbedaan mendasar antara pencadangan akuntansi dan ketersediaan likuiditas nyata.
- Kewajiban baru berpotensi memotong dana yang sebelumnya dapat digunakan untuk modal kerja, pembelian bahan baku, investasi, atau ekspansi usaha.
Simulasi Dampak Finansial dan Implikasi Jangka Panjang
Sebagai ilustrasi, Erwin memberikan simulasi bagi perusahaan yang memiliki total pengeluaran gaji sebesar Rp10 miliar per bulan. Jika diwajibkan menyisihkan dana sebesar 2% dari total penggajian, perusahaan harus menyediakan tambahan likuiditas sebesar Rp200 juta setiap bulan. Dalam setahun, akumulasi dana tersebut mencapai Rp2,4 miliar yang harus dipisahkan secara nyata, bukan sekadar tercatat dalam buku akuntansi.
Implikasi dari aturan ini bukan hanya sekadar beban biaya tambahan, melainkan perubahan struktur pengelolaan kas (cash flow) perusahaan. Dana yang seharusnya menjadi penggerak roda produksi atau investasi menjadi terkurung dalam bentuk cadangan pesangon. Bagi Kadin Indonesia, hal ini menegaskan perlunya evaluasi mendalam mengenai mekanisme eksekusi kebijakan agar tidak mematikan daya saing dan ekspansi usaha di Indonesia, khususnya bagi pelaku usaha yang sedang berjuang menjaga keberlangsungan bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi global.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Arus Bawah Prabowo Dorong Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran dengan Argumen Delapan Pilar Fundamental

KKP Wajibkan Dapur MBG Sajikan Ikan Minimal Dua Kali Seminggu demi Optimalisasi Protein

PTDH! Irjen Eko Hadi Dicopot Kasus Sadap Ilegal Presiden, Sidang Etik Tuntut Sanksi Terberat
