Polri Tuntaskan Sidang Etik EHS: Saksi Meringankan Dihadirkan, Vonis PTDH dan Banding Jadi Sorotan
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Langkah ini menjadi bagian dari proses hukum yang transparan di mana majelis sidang berupaya menggali seluruh fakta hukum sebelum menjatuhkan sanksi tegas.
- Kehadiran saksi meringankan ini menandai dinamika persidangan yang mempertimbangkan berbagai aspek perlindungan hak terduga pelanggar di tengah kasus yang mengguncang institusi kepolisian.
- Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menghadirkan sembilan saksi, termasuk seorang saksi meringankan, dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap perwira tinggi berinisial EHS terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga pengusaha. Langkah ini menjadi bagian dari proses hukum yang transparan di mana majelis sidang berupaya menggali seluruh fakta hukum sebelum menjatuhkan sanksi tegas. Kehadiran saksi meringankan ini menandai dinamika persidangan yang mempertimbangkan berbagai aspek perlindungan hak terduga pelanggar di tengah kasus yang mengguncang institusi kepolisian.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa salah satu saksi kunci adalah Saudari DR. "Salah satu saksi adalah, atas izin Ketua Komisi Kode Etik Polri dan permintaan terduga pelanggar, yaitu saksi yang meringankan atas nama Saudari DR," ujar Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa. Ia menegaskan bahwa DR merupakan satu dari total sembilan saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan tersebut.
Temuan Pemufakatan dan Pelanggaran Prosedur
Dalam putusannya, majelis KKEP menyatakan bahwa EHS melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Tindakan ini dinilai melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Atas dasar pelanggaran tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap EHS sebagai anggota Polri, serta sanksi etika dengan menyatakan perilakunya sebagai perbuatan tercela.
Respons Banding dan Konteks Kasus Penyadapan
Menanggapi putusan tersebut, EHS menyatakan akan mengajukan banding. Kasus ini menjadi bagian dari rangkaian penyidikan besar di mana Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Sebelumnya, pada Selasa (10/11), Divisi Propam Polri juga telah menggelar sidang KKEP terhadap AS yang berujung pada sanksi PTDH, dengan AS juga menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Bulog Salurkan 18,85 Ton Beras Tahap III di Lamongan untuk 628 Ribu Penerima

Dampak Suneung: Korsel Laksanakan Kebijakan Hening 35 Menit yang Melibatkan 130 Penerbangan

Chery Luncurkan J6T CSH: Solusi REEV untuk Menghilangkan Kekhawatiran Jarak Tempuh
