Kolaborasi Strategis OJK dan BI: LAPS SJK Diperluas untuk Cakupan Sistem Pembayaran
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) resmi memperluas cakupan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) hingga mencakup industri sistem pembayaran.
- Langkah strategis ini dituangkan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama mengenai Tata Cara Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka penyelesaian sengketa sektor keuangan.
- Perluasan wewenang ini bertujuan untuk meningkatkan responsivitas otoritas dalam menangani keluhan masyarakat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) resmi memperluas cakupan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) hingga mencakup industri sistem pembayaran. Langkah strategis ini dituangkan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama mengenai Tata Cara Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka penyelesaian sengketa sektor keuangan. Kebijakan ini menandai babak baru dalam penguatan pelindungan konsumen, di mana mekanisme penyelesaian sengketa kini tidak lagi terbatas pada jasa keuangan konvensional, tetapi turut mencakup layanan pembayaran yang kian kompleks di era digital.
Perluasan wewenang ini bertujuan untuk meningkatkan responsivitas otoritas dalam menangani keluhan masyarakat. Dengan menyatukan jalur koordinasi antara regulator pengawas jasa keuangan dan bank sentral, diharapkan setiap kasus sengketa dapat ditangani secara lebih terpadu. OJK dan BI menegaskan bahwa setiap pengaduan bukan sekadar keluhan individu, melainkan sinyal penting untuk evaluasi menyeluruh terhadap produk, layanan, hingga perilaku pelaku usaha di sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran.
Akselerasi Pelindungan Konsumen dan Peran LAPS SJK
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa kecepatan inovasi di sektor ini harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen. "Kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan," ujar Dicky dalam keterangan resminya pada Selasa (17/11/2026). Ia menekankan bahwa LAPS SJK kini menjadi instrumen vital untuk mempercepat penyelesaian sengketa secara proaktif, sehingga potensi kerugian masyarakat dapat diminimalkan secara signifikan.
Sementara itu, Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur Bank Indonesia, menyampaikan dukungannya terhadap sinergi ini. Menurutnya, petunjuk pelaksanaan bersama ini merupakan wujud komitmen BI dalam memastikan ekosistem pembayaran yang aman dan terpercaya. Integrasi LAPS SJK ke dalam ranah sistem pembayaran akan memudahkan masyarakat yang mengalami kesulitan transaksi atau sengketa data pembayaran untuk mendapatkan keadilan melalui jalur non-litigasi yang lebih cepat dan efisien.
Ekosistem Terintegrasi dan Implikasi bagi Industri
Dicky menambahkan bahwa sinergi antara OJK, BI, kementerian/lembaga terkait, serta industri jasa keuangan sangat krusial untuk membangun ekosistem pelindungan konsumen yang terintegrasi. Upaya ini mencakup tiga pilar utama, yaitu pencegahan risiko, penanganan pengaduan, dan penyelesaian sengketa secara adil. Berikut adalah fokus utama dari penguatan mekanisme ini:
- Pencegahan risiko melalui edukasi dan standar produk yang ketat.
- Penanganan pengaduan yang responsif dan terukur.
- Penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK yang mencakup sengketa sistem pembayaran.
Implikasi dari perluasan ini adalah terciptanya standar kehati-hatian yang lebih tinggi bagi penyedia layanan pembayaran. Pelaku industri didorong untuk tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi, tetapi juga pada tata kelola konsumen yang baik. Dengan mekanisme koordinasi yang jelas, OJK dan BI memastikan bahwa setiap pelanggaran atau kegagalan layanan dapat diselesaikan dengan mekanisme yang transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Polri Tuntaskan Sidang Etik EHS: Saksi Meringankan Dihadirkan, Vonis PTDH dan Banding Jadi Sorotan

Dampak Suneung: Korsel Laksanakan Kebijakan Hening 35 Menit yang Melibatkan 130 Penerbangan

Chery Luncurkan J6T CSH: Solusi REEV untuk Menghilangkan Kekhawatiran Jarak Tempuh
