PB IDI Urai Akar Masalah Resep Antibiotik Tidak Rasional: Dari Keterbatasan Diagnostik hingga Ekspetasi Pasien
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ( PB IDI ) secara terbuka mengurai kompleksitas di balik praktik meresepkan antibiotik yang tidak rasional di Indonesia.
- Melalui penjelasan Wakil Ketua Bidang Penyakit Menular PB IDI, dr.
- Restuti Hidayani Saragih , terungkap bahwa fenomena ini bukan semata masalah individu, melainkan dilema sistemik yang dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas diagnostik dan beban kerja yang tinggi.
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) secara terbuka mengurai kompleksitas di balik praktik meresepkan antibiotik yang tidak rasional di Indonesia. Melalui penjelasan Wakil Ketua Bidang Penyakit Menular PB IDI, dr. Restuti Hidayani Saragih, terungkap bahwa fenomena ini bukan semata masalah individu, melainkan dilema sistemik yang dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas diagnostik dan beban kerja yang tinggi. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons peringatan BBPOM terkait pentingnya bijak penggunaan obat guna mencegah resistensi antimikroba, dengan mengakui bahwa tantangan serupa juga dihadapi banyak negara berkembang.
Tantangan Diagnostik dan Beban Klinis di Layanan Primer
Salah satu praktik keliru yang masih sering ditemukan adalah pemberian antibiotik untuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) bagian atas, seperti batuk pilek dan influenza, yang mayoritas disebabkan oleh virus. Restuti menegaskan bahwa lebih dari 80 hingga 90 persen kasus ISPA bagian atas bersifat viral, sehingga antibiotik yang ditujukan untuk bakteri sebenarnya tidak relevan dalam konteks tersebut. Namun, dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) sering kali terjebak dalam ketidakpastian karena keterbatasan alat penunjang diagnostik cepat untuk membedakan penyebab infeksi bakteri dan virus. Selain itu, tingginya jumlah pasien dan waktu konsultasi yang terbatas memicu munculnya apa yang disebut sebagai "resep defensif". Langkah antisipatif ini diambil terutama untuk mencegah infeksi bakteri sekunder pada kelompok pasien yang rentan, meski secara klinis indikasinya belum pasti.
Pendekatan Sistemik dan Peran Literasi Masyarakat
Faktor pendorong lain yang tidak kalah krusial adalah ekspektasi tinggi dari masyarakat, di mana sebagian pasien merasa kunjungan ke dokter belum sempurna apabila tidak menerima resep antibiotik. Untuk mengatasi masalah multidimensi ini, PB IDI menekankan perlunya pembenahan menyeluruh dari hulu ke hilir dalam sistem layanan kesehatan. Strategi yang diusulkan meliputi:
- Penyediaan alat penunjang diagnostik yang memadai dan terjangkau di tingkat layanan primer.
- Penerapan pedoman pengendalian penggunaan antibiotik atau Antimicrobial Stewardship (PPRA) yang adaptif dengan kondisi lokal.
- Penguatan literasi kesehatan masyarakat agar memahami bahwa antibiotik bukanlah obat serbaguna untuk semua keluhan batuk dan flu.
Implikasi dari langkah-langkah ini adalah terciptanya ekosistem layanan kesehatan yang lebih presisi, di mana keputusan klinis didasarkan pada data diagnostik yang valid, bukan pada tekanan waktu atau permintaan pasien yang keliru. Sinergi antara peningkatan infrastruktur diagnostik dan edukasi publik menjadi kunci untuk menekan angka resistensi antimikroba yang mengancam keamanan kesehatan nasional di masa depan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KKP Wajibkan Dapur MBG Sajikan Ikan Minimal Dua Kali Seminggu demi Optimalisasi Protein

PTDH! Irjen Eko Hadi Dicopot Kasus Sadap Ilegal Presiden, Sidang Etik Tuntut Sanksi Terberat

Strategi Dekarbonisasi Kilang Plaju: Pertamina Jajaki Pasokan Hidrogen Hijau dari Geothermal Ulubelu
