OJK Sumbar Tegas Larang Bank Meminta Agunan Tambahan untuk KUR Mikro
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Kepala OJK Sumbar, Roni Nazra , menegaskan bahwa larangan ini berlaku mutlak bagi pinjaman dengan plafon maksimal Rp100 juta , sesuai ketentuan terbaru dari pemerintah pusat.
- Penegasan ini disampaikan Roni di Padang, menjelang gelaran media gathering yang dihadiri puluhan awak media di Alahan Panjang, Solok.
- Roni menjelaskan bahwa regulasi ini merupakan implementasi langsung dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat secara tegas melarang seluruh lembaga perbankan yang beroperasi di wilayah Sumbar untuk meminta agunan tambahan kepada masyarakat dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro. Kepala OJK Sumbar, Roni Nazra, menegaskan bahwa larangan ini berlaku mutlak bagi pinjaman dengan plafon maksimal Rp100 juta, sesuai ketentuan terbaru dari pemerintah pusat. Penegasan ini disampaikan Roni di Padang, menjelang gelaran media gathering yang dihadiri puluhan awak media di Alahan Panjang, Solok.
Roni menjelaskan bahwa regulasi ini merupakan implementasi langsung dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Dalam aturan tersebut, praktik meminta jaminan tambahan tidak dibenarkan. "Perbankan yang menyalurkan KUR dengan plafon pinjaman maksimal seratus juta rupiah dilarang untuk meminta agunan tambahan kepada masyarakat," ujar Roni. Ia menekankan bahwa debitur KUR mikro tidak diperkenankan diminta menyerahkan dokumen seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau aset pribadi lainnya sebagai syarat pencairan dana.
Respons terhadap Praktik Sederhana yang Masih Terjadi
Meskipun regulasinya jelas, Roni mengakui bahwa OJK Sumbar pernah menangani kasus di mana perbankan dilaporkan meminta agunan. Pihak bank beralasan bahwa mereka memegang BPKB semata-mata sebagai "pengikat" moral agar peminjam tetap disiplin melunasi kewajiban, bukan sebagai agunan resmi. Alasannya adalah karakter peminjam yang cenderung mengabaikan kewajiban jika tidak ada aset yang ditahan. Namun, Roni menegaskan bahwa secara hukum, praktik tersebut tetap melanggar ketentuan. "Walaupun begitu secara aturan praktik seperti ini tidak dibenarkan oleh peraturan, kami ingatkan perbankan di Sumbar agar tidak melakukan," tegasnya. OJK meminta perbankan untuk memahami bahwa inti dari KUR adalah aksesibilitas, bukan penahanan aset.
Mekanisme Subsidi Bunga dan Tujuan Ekonomi Makro
KUR mikro merupakan instrumen kebijakan di mana pemerintah menanggung bunga pinjaman, sehingga masyarakat peminjam hanya wajib melunasi pokok pinjamannya. Program ini dirancang untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif yang layak, khususnya UMKM, yang selama ini kesulitan mendapatkan kredit komersial dari perbankan karena tidak memiliki agunan formal. Dengan melarang agunan tambahan, pemerintah berharap perbankan lebih fokus pada analisis kelayakan usaha dan prospek peminjam, bukan pada nilai aset fisik yang ditagihkan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Antisipasi Siklon: BNPB Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca di Sumut dan Aceh untuk Cegah Banjir

IHSG Koreksi 0,44% di Awal Pekan, 10 Saham Ini Jadi Magnet Aksi Beli Asing

Dari Mitigasi Bencana hingga Koperasi Pesantren: Lima Agenda Strategis Nasional di Bawah Komando Kristomei dan Muhaimin
