OJK Dorong Dana Cadangan Pesangon Masuk Ekosistem Pensiun, Cegah Aset DPLK 'Ngempes' dan Genjot Rasio PDB
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mendesak pemerintah untuk mengintegrasikan pengelolaan Dana Cadangan Pesangon ke dalam ekosistem dana pensiun atau Dapen.
- Tuntutan ini muncul seiring urgensi pembentukan lembaga khusus pengelola dana tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
- Langkah strategis ini dinilai krusial untuk mencegah penggerusan aset industri dana pensiun nasional dan memastikan keberlanjutan akumulasi kekayaan pekerja di masa depan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mendesak pemerintah untuk mengintegrasikan pengelolaan Dana Cadangan Pesangon ke dalam ekosistem dana pensiun atau Dapen. Tuntutan ini muncul seiring urgensi pembentukan lembaga khusus pengelola dana tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Langkah strategis ini dinilai krusial untuk mencegah penggerusan aset industri dana pensiun nasional dan memastikan keberlanjutan akumulasi kekayaan pekerja di masa depan.
Kekhawatiran OJK berakar pada potensi migrasi dana yang saat ini banyak dititipkan pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Jika skema pengelolaan dialihkan ke entitas di luar program pensiun, maka aset yang telah terhimpun akan ditarik keluar, sehingga berpotensi melemahkan portofolio investasi nasional secara signifikan.
Menjaga Aset Industri dan Target Ambisius RPJPN
Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, menegaskan bahwa tanpa inovasi seperti integrasi dana pesangon, industri akan kesulitan mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Saat ini, rasio aset dana pensiun Indonesia baru menyentuh 8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara target nasional melompat hingga 60 persen pada tahun 2045. Ogi menekankan, lompatan drastis tersebut mustahil dicapai jika sumber kelolaan terus menyusut. "Kalau dia masuk bukan ke program pensiun, bukan membesar, malah ngempes ya," ujar Ogi dalam diskusi di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11). Tekanan likuiditas akibat tingginya pencairan manfaat dan lambatnya penambahan peserta baru semakin memperkuat argumen perlunya skema akumulasi baru.
Syarat Mutlak Status Penyelenggara dan Dampak Fiskal
OJK menunjukkan fleksibilitas terhadap bentuk pengelola, yang bisa melalui BPJS Ketenagakerjaan, DPLK, atau lembaga baru, asalkan memenuhi satu syarat mutlak: berstatus sebagai penyelenggara program dana pensiun. Integrasi ini bukan hanya soal struktural, tetapi juga memberikan keuntungan fiskal berupa insentif pajak bagi pekerja dan perusahaan yang tidak tersedia pada skema investasi biasa.
- Syarat Legal: Lembaga pengelola wajib berstatus penyelenggara program dana pensiun.
- Keuntungan Fiskal: Peserta dan pemberi kerja mendapat fasilitas insentif pajak.
- Mekanisme Investasi: Dana harus diakumulasi terlebih dahulu, baru sebagian surplus dikerjasamakan dengan manajer investasi.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kalsel Perkenalkan Nasi Astakona ke Delegasi Rusia dan Korsel di Festival Aruh Ganal 2026

Mahfud MD: Pengunduran Diri Gibran Tandai Era Baru Tata Negara RI

Pemerintah Tahan Pemindahan Badak Jawa: Kajian Ilmiah Jadi Syarat Mutlak
