Mahfud MD: Pengunduran Diri Gibran Tandai Era Baru Tata Negara RI
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyatakan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menciptakan preseden baru dalam sejarah ketatanegaraan.
- Menurut Mahfud, kondisi ini menandai pergeseran fundamental dalam dinamika politik Indonesia yang memerlukan respon hukum dan kelembagaan yang matang.
- Mahfud menekankan bahwa momen kritis ini harus menjadi dasar untuk membangun preseden yang akan diikuti di masa depan sebagai antisipasi terhadap peristiwa serupa.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyatakan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menciptakan preseden baru dalam sejarah ketatanegaraan. Dalam penampilannya di CNNIndonesia TV pada Selasa (17/11), Mahfud menegaskan bahwa peristiwa ini unik karena tidak ada kasus serupa di mana seorang wakil presiden mengundurkan diri sejak era ketatanegaraan tahun 1965. Menurut Mahfud, kondisi ini menandai pergeseran fundamental dalam dinamika politik Indonesia yang memerlukan respon hukum dan kelembagaan yang matang.
Preseden Baru dalam Sejarah Ketatanegaraan
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini menilai bahwa kesiapan MPR dan Presiden Prabowo Subianto dalam mempersiapkan pergantian jabatan Wapres sudah cukup baik. Mahfud menekankan bahwa momen kritis ini harus menjadi dasar untuk membangun preseden yang akan diikuti di masa depan sebagai antisipasi terhadap peristiwa serupa. Ia mengingatkan bahwa aturan main saat ini sangat berbeda dengan periode kepemimpinan Presiden Soeharto, di mana kekosongan posisi wakil presiden pernah terjadi dan dibiarkan, namun hal tersebut kini tidak lagi berlaku karena adanya pengaturan yang jelas dalam konstitusi.
Penataan Konstitusional dan Jadwal Pelantikan
Mahfud, yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar telah mengatur secara rinci mekanisme pengisian kekosongan jabatan presiden maupun wakil presiden. "Kalau yang kosong presidennya bagaimana, kalau yang kosong dua-duanya bagaimana, kalau yang kosong wapresnya bagaimana, itu sudah diatur. Jadi tidak bisa ini, tidak bisa tidak diisi," tegasnya. Sebagai konteks, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR pada Kamis (12/11) di tengah polemik keabsahan ijazah pendidikannya. Untuk mengisi kekosongan ini, MPR RI telah menjadwalkan sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden baru pengganti Gibran pada Rabu (9/12) mendatang.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Habibie Factor Festival 2026: Transformasi Teori Retak Pesawat Menjadi Kerangka Solusi Lintas Disiplin

Kalsel Perkenalkan Nasi Astakona ke Delegasi Rusia dan Korsel di Festival Aruh Ganal 2026

Pemerintah Tahan Pemindahan Badak Jawa: Kajian Ilmiah Jadi Syarat Mutlak
