Menperin Sarmuji: RUU Kadin Harus Jamin Keanggotaan Otomatis Tidak Membebani IKM
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin, Kemenperin menyoroti pentingnya penegasan bahwa status keanggotaan otomatis tidak serta-merta mewajibkan pembayaran iuran.
- Langkah ini diambil untuk melindungi pelaku usaha rentan dari potensi biaya administratif yang tidak proporsional saat mereka mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan berusaha.
- Posisi pemerintah ini sejalan dengan upaya menciptakan kepastian hukum dan kelembagaan Kadin sebagai wadah tunggal bagi seluruh pelaku usaha, mulai dari sektor negara, koperasi, hingga swasta.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa mekanisme keanggotaan otomatis Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melalui integrasi sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) tidak boleh menjadi beban finansial bagi pelaku usaha, khususnya industri kecil menengah (IKM). Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin, Kemenperin menyoroti pentingnya penegasan bahwa status keanggotaan otomatis tidak serta-merta mewajibkan pembayaran iuran. Langkah ini diambil untuk melindungi pelaku usaha rentan dari potensi biaya administratif yang tidak proporsional saat mereka mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan berusaha.
Posisi pemerintah ini sejalan dengan upaya menciptakan kepastian hukum dan kelembagaan Kadin sebagai wadah tunggal bagi seluruh pelaku usaha, mulai dari sektor negara, koperasi, hingga swasta. Melalui RUU ini, pemerintah mengusulkan agar hanya satu Kadin yang diakui negara, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disetujui pemerintah dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Struktur ini dirancang untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, memastikan tata kelola yang lebih modern dan responsif terhadap dinamika dunia usaha terkini.
Revisi Substantif dan Penataan Tata Kelola Internal
Pemerintah mengajukan penyempurnaan signifikan terhadap 330 butir Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari RUU usulan DPR. Distribusi revisi tersebut cukup detail, meliputi beberapa kategori perubahan yang bertujuan merapikan substansi hukum dan operasional organisasi. Rincian perubahan DIM Pemerintah terhadap RUU usulan DPR adalah sebagai berikut:
- 49 butir diusulkan untuk tetap dipertahankan.
- 163 butir diusulkan untuk dihapus, umumnya terkait tata kelola internal yang diserahkan kepada AD/ART.
- 18 butir mengalami perubahan redaksional untuk kejelasan bahasa hukum.
- 11 butir mengalami reposisi pasal.
- 17 butir diubah substansinya.
- 10 butir merupakan penambahan substansi baru, termasuk mandat kode etik dan fungsi pembinaan hubungan pekerja.
Penghapusan sebagian ketentuan bertujuan agar aspek keanggotaan, struktur organisasi, kepengurusan, serta mekanisme pengambilan keputusan diatur secara fleksibel melalui AD/ART organisasi, bukan diikat kaku oleh undang-undang.
Pertajaman Batas Kewenangan dan Tahapan Finalisasi RUU
Menperin Sarmuji juga menekankan perlunya klarifikasi batas kewenangan Kadin dalam memberikan layanan jasa, terutama terkait penandasahan dokumen serta penerbitan surat keterangan dan rekomendasi. Hal ini krusial mengingat kementerian dan lembaga lain juga menerbitkan dokumen sejenis seperti pertimbangan teknis. Tanpa batas yang jelas, berpotensi terjadi tumpang tindih kewenangan yang membingungkan pelaku usaha. Pembahasan DIM pemerintah telah berlangsung secara intensif sejak 2 Oktober 2026, dengan serangkaian sesi pada 23 Oktober, 27-29 Oktober, 2-4 November, hingga 11-12 November 2026. Pada tahap terakhir ini, fokus pembahasan diarahkan pada pendalaman enam isu strategis yang masih terbuka serta finalisasi DIM sebelum proses legislasi dilanjutkan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

BNPB: 588 Rumah di Bandung Barat Rusak Diterjang Angin Kencang, 132 Unit Berstatus Rusak Berat

KI DKI Jakarta Siapkan Mekanisme Baru Uji Akses Informasi Publik Berbasis Pihak Ketiga

Penuhi Keluhan Warga, Sudin Tamhut Jaksel Tanam Tiga Pohon Tabebuya di Pejaten Raya
