KI DKI Jakarta Siapkan Mekanisme Baru Uji Akses Informasi Publik Berbasis Pihak Ketiga
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menegaskan kesiapan mengembangkan sistem penilaian keterbukaan informasi publik berbasis pentahelix mulai tahun 2027.
- Langkah ini diambil untuk memastikan badan publik dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif dan transparan kepada masyarakat.
- Aang Muhdi Gozali , Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta, menekankan bahwa badan publik memiliki kewajiban untuk memastikan kesiapan sarana informasi.
Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menegaskan kesiapan mengembangkan sistem penilaian keterbukaan informasi publik berbasis pentahelix mulai tahun 2027. Kebijakan strategis ini ditandai dengan presentasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang digelar di Jakarta Creative Hub, Gedung Graha Niaga, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). Langkah ini diambil untuk memastikan badan publik dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif dan transparan kepada masyarakat.
Aang Muhdi Gozali, Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta, menekankan bahwa badan publik memiliki kewajiban untuk memastikan kesiapan sarana informasi. Peningkatan kualitas pelayanan bertujuan agar akses informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aspek utama yang perlu mendapat perhatian meliputi penguatan mekanisme uji akses, kesiapan infrastruktur layanan, serta konsistensi publikasi informasi yang dilakukan secara berkala dan real-time.
Digitalisasi Layanan dan Standar Real-Time
Salah satu inovasi signifikan yang akan diterapkan adalah peninjauan menyeluruh terhadap pengelolaan website dan media sosial badan publik. Aang menyoroti pentingnya konsistensi dalam menginformasikan kegiatan secara real-time, mulai dari detail waktu pelaksanaan hingga dokumentasi visual. "Harapannya ke depan, setiap kegiatan dapat diinformasikan secara real-time, mulai dari waktu pelaksanaan hingga dokumentasinya, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi secara terbuka," ujar Aang. Selain digitalisasi, kualitas fisik layanan pun dievaluasi, termasuk ketersediaan meja atau desk layanan informasi yang mudah diakses. Aang mengapresiasi sejumlah kelurahan di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara yang telah menyediakan fasilitas dengan baik, meskipun masih terdapat aspek lain yang perlu dibenahi.
Peran Pihak Ketiga dan Efisiensi Kanal Komunikasi
Perubahan mekanisme uji akses melalui pelibatan pihak ketiga menjadi fokus utama pada 2027 untuk menjamin objektivitas penilaian. Sementara itu, Agus Wijayanto Nugroho, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta, memperingatkan pentingnya badan publik dalam merespons permohonan informasi secara profesional. Dalam proses penyelesaian sengketa, KI DKI menemukan adanya permohonan yang diduga tidak dilandasi itikad baik serta berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Untuk mengatasi hambatan akses dan meningkatkan efisiensi, Agus mendorong pemanfaatan kanal komunikasi interaktif melalui website dan media sosial terverifikasi. Penambahan fitur integrasi tautan seperti Linktree dinilai dapat memfasilitasi masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan publik secara lebih cepat dan terpusat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

BNPB: 588 Rumah di Bandung Barat Rusak Diterjang Angin Kencang, 132 Unit Berstatus Rusak Berat

Menperin Sarmuji: RUU Kadin Harus Jamin Keanggotaan Otomatis Tidak Membebani IKM

Penuhi Keluhan Warga, Sudin Tamhut Jaksel Tanam Tiga Pohon Tabebuya di Pejaten Raya
