KPK Dalami Jejak Gratifikasi Rp1,98 Miliar untuk Bupati Pemalang Nonaktif
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami alur dana dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan memeriksa dua pihak swasta sebagai saksi pada 16 November 2026.
- Fokus pemeriksaan kali ini diarahkan untuk menelusuri penyerahan uang atau gratifikasi kepada Bupati Pemalang nonaktif, **Anom Widiyantoro** (AW).
- Dalam pemeriksaan tersebut, dua saksi hadir yaitu **RSA** selaku pihak swasta dan **USK** selaku pemilik PT Pilar Utama.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami alur dana dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan memeriksa dua pihak swasta sebagai saksi pada 16 November 2026. Fokus pemeriksaan kali ini diarahkan untuk menelusuri penyerahan uang atau gratifikasi kepada Bupati Pemalang nonaktif, **Anom Widiyantoro** (AW). Juru Bicara KPK, **Budi Prasetyo**, menegaskan bahwa penyidik secara intensif menggali pengetahuan saksi terkait transaksi finansial yang diduga melibatkan pejabat daerah tersebut dalam konteks pemerasan terhadap perangkat daerah maupun pihak swasta di Jawa Tengah.
Dalam pemeriksaan tersebut, dua saksi hadir yaitu **RSA** selaku pihak swasta dan **USK** selaku pemilik PT Pilar Utama. Keduanya diharapkan dapat memberikan keterangan krusial mengenai mekanisme penarikan uang yang dilakukan oleh pihak berkepentingan. Sementara itu, KPK juga menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap **SW**, pemilik PT Fanidita Sarana, karena yang bersangkutan absen dalam jadwal pemeriksaan sebelumnya. Kehadiran saksi-saksi ini menjadi kunci untuk memetakan jaringan keuangan yang terstruktur dalam kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan tersebut.
Dua Klaster Tersangka dan Jejak Uang Rp1,98 Miliar
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan KPK pada 28 Juli 2026, di mana Anom Widiyantoro berhasil ditangkap. Pada 30 Juli 2026, KPK mengumumkan penetapan empat tersangka yang dibagi ke dalam dua klaster dugaan pemerasan. Klaster pertama melibatkan dugaan pemerasan oleh AW terhadap jajaran Pemkab Pemalang dan pihak swasta, dengan tersangka utama AW dan orang kepercayaannya, **MH** alias **GH**. Dalam klaster ini, KPK menduga bahwa GH berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp1,98 miliar dari berbagai sumber untuk kepentingan pribadi sang bupati melalui praktik pemerasan.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur pelanggaran hukum dalam kasus ini, berikut adalah rincian kedua klaster tersangka yang ditetapkan oleh KPK:
- Klaster 1: Dugaan pemerasan oleh AW terhadap Pemkab Pemalang dan swasta. Tersangka: AW dan MH/GH. Dugaan pengumpulan dana mencapai Rp1,98 miliar.
- Klaster 2: Dugaan pemerasan terhadap AW yang melibatkan SBD (anggota Polri yang diperbantukan di KPK) dan ayahnya, **LBS**. Tersangka: SBD dan LBS.
Mekanisme Pemerasan dan Penyalahgunaan Informasi Internal
Klaster kedua mengungkap sisi gelap dari penyalahgunaan jabatan di institusi penegak hukum. KPK menduga bahwa **SBD**, yang berstatus sebagai anggota Polri dan staf administrasi di KPK, memberikan informasi terkait proses administrasi penanganan perkara kepada ayahnya, **LBS**. Informasi internal tersebut kemudian digunakan oleh LBS sebagai alat tawar-menawar untuk meminta uang kepada AW, dengan modus menawarkan pengurusan perkara di KPK. Praktik ini menunjukkan bagaimana akses informasi internal dapat dimanipulasi untuk melakukan pemerasan terhadap pejabat daerah. KPK menegaskan bahwa tindakan SBD dan LBS merupakan bentuk korupsi yang sistemik dan melibatkan penyalahgunaan wewenang yang serius.
Dalam keterangan pers di Jakarta, Budi Prasetyo menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi swasta bertujuan memastikan tidak ada lagi aliran dana yang tersembunyi dari kasus pemerasan ini. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi pejabat daerah dan aparat penegak hukum di seluruh Indonesia untuk menjaga integritas, mengingat sanksi pidana berat menanti bagi siapa saja yang terlibat dalam praktik korupsi dan gratifikasi. Publik menantikan kelanjutan proses hukum terhadap keempat tersangka ini sebagai bentuk nyata komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Banjir setinggi 1,5 Meter Rendam Empat Wilayah di Kota Bengkulu, BPBD Siagakan 16 Personel

BEI Soroti Sengketa Lahan Anak Usaha Indika di Tambang Emas Awak Mas: 309 Hektare Jadi Sorotan

InfraNexia Catat Laba Rp1,04 Triliun di 9 Bulan 2026, Didukung Lonjakan Bisnis Wholesale
