BEI Soroti Sengketa Lahan Anak Usaha Indika di Tambang Emas Awak Mas: 309 Hektare Jadi Sorotan
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi menyoroti sengketa lahan yang melanda anak usaha PT Indika Energy Tbk (INDY) , yakni PT Masmindo Dwi Area (MDA), di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
- Perhatian pasar terhadap isu ini dipicu penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) oleh Polda Sulawesi Selatan terkait aduan kepemilikan lahan.
- Kondisi ini membuat perseroan belum dapat mengonfirmasi secara definitif pokok laporan pidana maupun kebenaran informasi yang beredar di publik.
Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi menyoroti sengketa lahan yang melanda anak usaha PT Indika Energy Tbk (INDY), yakni PT Masmindo Dwi Area (MDA), di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Perhatian pasar terhadap isu ini dipicu penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) oleh Polda Sulawesi Selatan terkait aduan kepemilikan lahan. Dalam keterbukaan informasi bursa pada Selasa (17/11/2026), manajemen INDY menyatakan bahwa mereka baru mengetahui adanya laporan polisi tertanggal 19 Oktober 2026 dan SP2HP tertanggal 30 Oktober 2026 hanya melalui pemberitaan media, bukan dari notifikasi resmi kepolisian.
Kondisi ini membuat perseroan belum dapat mengonfirmasi secara definitif pokok laporan pidana maupun kebenaran informasi yang beredar di publik. Manajemen menegaskan bahwa hingga surat tanggapan disampaikan, MDA mengaku belum menerima surat panggilan, permintaan klarifikasi, maupun pemberitahuan resmi dalam bentuk apa pun dari Polda Sulawesi Selatan. Ketidakpastian status hukum ini juga berlaku bagi direksi, karyawan, dan kontraktor MDA sepanjang pengetahuan perseroan, sehingga menciptakan kekosongan informasi resmi dari otoritas penegak hukum terkait kasus tersebut.
Konteks Sengketa: Klaim 309 Hektare di Desa Rante Balla
Indika Energy menjelaskan bahwa inti permasalahan sengketa ini berkaitan dengan klaim kepemilikan lahan seluas sekitar 309 hektare di Desa Rante Balla. Area ini merupakan bagian dari total kebutuhan lahan untuk pengembangan proyek tambang emas Awak Mas yang mencapai sekitar 1.570 hektare. Perseroan membantah tuduhan wanprestasi dengan menyatakan bahwa kompensasi atas penguasaan fisik lahan, tanaman tumbuh, dan bangunan telah dibayarkan kepada pihak yang menguasai lahan secara fisik serta memiliki dokumen pendukung yang telah diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan dan pemerintah desa setempat.
- Area Sengketa: Sekitar 309 hektare di Desa Rante Balla, Kabupaten Luwu.
- Total Kebutuhan Lahan Proyek: Sekitar 1.570 hektare untuk pengembangan tambang emas Awak Mas.
- Dokumen Legalitas: Klaim dibuktikan melalui dokumen yang diverifikasi pihak ketiga dan pemerintah desa.
Dengan demikian, manajemen INDY menegaskan bahwa pokok permasalahannya bukan karena MDA tidak membayar kompensasi, melainkan karena adanya klaim kepemilikan yang bertentangan dari pihak lain atas area yang diklaim tersebut.
Progres Kompensasi: 93% Lahan Sudah Dibayarkan
Menurut data manajemen hingga 16 November 2026, sekitar 93% lahan proyek telah mendapatkan kompensasi, sedangkan 7% sisanya masih dalam proses penyelesaian. Khusus untuk area yang disengketakan seluas 309 hektare, sekitar 97% di antaranya telah dikompensasi dan hanya 3% yang masih dalam proses. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas proses legalitas dan pembayaran hak atas tanah sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
Implikasi dari sengketa ini tidak hanya berdampak pada citra korporat INDY di mata investor, tetapi juga berpotensi menghambat percepatan pengembangan tambang emas Awak Mas yang merupakan proyek strategis nasional. Investor perlu mencermati bagaimana resolusi hukum dari pihak kepolisian dan pengadilan terhadap klaim 309 hektare tersebut, mengingat kejelasan status lahan menjadi prasyarat mutlak bagi keberlangsungan operasi produksi dan kepatuhan regulasi perusahaan di sektor pertambangan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Banjir setinggi 1,5 Meter Rendam Empat Wilayah di Kota Bengkulu, BPBD Siagakan 16 Personel

InfraNexia Catat Laba Rp1,04 Triliun di 9 Bulan 2026, Didukung Lonjakan Bisnis Wholesale

KPK Dalami Jejak Gratifikasi Rp1,98 Miliar untuk Bupati Pemalang Nonaktif
