Kolaborasi Strategis Bawaslu Sulsel dan UNM: Perkuat Perekat Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Pengawasan Pemilu
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Bawaslu Sulawesi Selatan menjalin kemitraan strategis dengan Universitas Negeri Makassar (UNM) untuk memperkuat mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pengawas pemilu.
- Inisiatif ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas Pokja PPKS yang menjadi garda depan penanganan isu sensitif tersebut.
- Kerja sama ini bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan respons konkret terhadap kebutuhan akan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan di tengah dinamika proses pemilu.
Bawaslu Sulawesi Selatan menjalin kemitraan strategis dengan Universitas Negeri Makassar (UNM) untuk memperkuat mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pengawas pemilu. Inisiatif ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas Pokja PPKS yang menjadi garda depan penanganan isu sensitif tersebut. Kerja sama ini bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan respons konkret terhadap kebutuhan akan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan di tengah dinamika proses pemilu.
Langkah kolaboratif ini ditindaklanjuti melalui audiensi bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Pusat Studi Gender, Anak dan Kependudukan (PPGAK), serta Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Satgas TPKS) UNM. Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menegaskan bahwa pembentukan Pokja PPKS merupakan mandat langsung dari Bawaslu RI. Untuk memastikan efektivitas kelompok kerja di seluruh tingkatan, diperlukan dukungan kelembagaan serta pendampingan dari entitas yang memiliki rekam jejak dalam penanganan isu gender.
Melampaui Regulasi: Membangun Kepekaan dan Kompetensi Pengawas
Mardiana Rusli menyatakan bahwa pencegahan kekerasan seksual tidak dapat mengandalkan regulasi semata. Diperlukan transformasi kultural melalui peningkatan pemahaman, kepekaan, dan kemampuan teknis jajaran pengawas dalam mencegah serta menangani kasus secara tepat. Pengalaman UNM melalui Pusat Studi Gender dan Satgas TPKS dinilai sangat relevan untuk mengisi kekosongan kompetensi ini. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman internal, tetapi juga membuka ruang keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan pemilu secara partisipatif.
Mitigasi Kekerasan dan Efisiensi Anggaran: Peran Strategis Kampus
Peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis Bawaslu semakin krusial, terutama dalam memperluas jangkauan edukasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kepala LP2M UNM, Prof Dr Oslan Jumadi, menyambut positif rencana ini dengan menyatakan kesiapan menindaklanjuti kerja sama sesuai mekanisme kelembagaan. Sebagai puncak dari inisiatif ini, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) direncanakan pada 25 November 2026, bertepatan dengan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan sekaligus awal kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Prof. Wisnu Nurcahyo: Rencana Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Berisiko Percepat Kepunahan

MK Tolak Uji Materi Larangan Rekam Pejabat Pajak, Perketat Jaminan Kerahasiaan Data

Pemkab Bandung Luncurkan Modal Bergulir Rp50 Miliar untuk Perkuat Ekosistem UMKM
