KKEP Polri Resmi Pecat Irjen Eko Hadi Santoso atas Tuduhan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Keputusan tegas ini diumumkan dalam konferensi pers oleh Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko , Karo Penmas Divisi Humas Polri, pada Selasa (17/11).
- Menurut keterangan resmi, Irjen Eko Hadi dinilai terbukti melakukan pelanggaran serius yang mencakup penyalahgunaan wewenang serta tindakan tidak profesional dan tidak prosedural.
- Dalam proses sidang etik ini, sebanyak sembilan saksi dihadirkan, termasuk saksi meringankan, untuk memberikan kesaksian.
Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keputusan tegas ini diumumkan dalam konferensi pers oleh Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divisi Humas Polri, pada Selasa (17/11). Sanksi tersebut diberikan setelah Majelis KKEP menggelar sidang yang berlangsung intensif selama sembilan jam, dimulai sejak pukul 09.00 WIB, yang berujung pada pemecatan tidak dengan hormat bagi sang jenderal bintang dua tersebut.
Menurut keterangan resmi, Irjen Eko Hadi dinilai terbukti melakukan pelanggaran serius yang mencakup penyalahgunaan wewenang serta tindakan tidak profesional dan tidak prosedural. Dalam proses sidang etik ini, sebanyak sembilan saksi dihadirkan, termasuk saksi meringankan, untuk memberikan kesaksian. Dugaan pelanggaran yang dipersangkakan juga meliputi permufakatan dalam melakukan akses ilegal, sebuah tindakan yang dianggap mencederai integritas institusi kepolisian.
Komposisi Majelis Hakim dan Dasar Hukum Pemecatan
Sidang KKEP ini dipimpin langsung oleh Komjen Hendro Pandowo, mantan Irjen Kemenkum, yang bertindak sebagai ketua majelis. Posisi Wakil Ketua KKEP dipegang oleh Irjen Agus Dwi Hermawan, Aslog Polri. Tiga anggota majelis lainnya terdiri dari Irjen Untung Widiatmoko (Kadiv Hubinter Polri), Irjen Arie Ardian Rishadi (Kakortas Tipidkor Polri), dan Irjen Toni Ariadi Efendi (Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri). Pemecatan ini didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Modus Operandi: Akses Ilegal di Unit Bareskrim
Terkait modus operandi, Trunoyudo menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut dilakukan dengan memanfaatkan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk akses ilegal yang melanggar standar operasional prosedur yang berlaku. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut penyadapan terhadap kepala negara, yang menguji komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme dan independensi hukum. Dengan diberlakukannya PTDH, status Irjen Eko Hadi Santoso resmi berakhir sebagai anggota institusi Polri, menegaskan zero tolerance terhadap pelanggaran etik berat di tubuh kepolisian.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Arus Bawah Prabowo Dorong Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran dengan Argumen Delapan Pilar Fundamental

KKP Wajibkan Dapur MBG Sajikan Ikan Minimal Dua Kali Seminggu demi Optimalisasi Protein

PTDH! Irjen Eko Hadi Dicopot Kasus Sadap Ilegal Presiden, Sidang Etik Tuntut Sanksi Terberat
