Perbedaan Tarif Parkir di Blok M Jadi Andalan Warga, Suku Dinas Jaksel Akui Masih Ada Titik Transisi

- Perbedaan tarif parkir yang signifikan menjadi daya tarik utama warga untuk memilih area tepi jalan di kawasan Blok M , Jakarta Selatan , dibandingkan area dalam gedung.
- Hal ini diungkap oleh seorang warga bernama Sari yang menyebut selisih harga mencapai separuh dari tarif resmi tempat lain.
- "Kalau di sini kan Rp5.000 , kadang sampai jam 11.00 WIB, sampai jam 12.00 malam.
Perbedaan tarif parkir yang signifikan menjadi daya tarik utama warga untuk memilih area tepi jalan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, dibandingkan area dalam gedung. Hal ini diungkap oleh seorang warga bernama Sari yang menyebut selisih harga mencapai separuh dari tarif resmi tempat lain. "Kalau di sini kan Rp5.000, kadang sampai jam 11.00 WIB, sampai jam 12.00 malam. Kalau yang di depan itu Rp10.000," kata Sari saat ditemui di lokasi pada Selasa (17/11/2026). Sebagai pedagang di area tersebut, Sari mengakui lokasi parkir di sekitar warungnya diminati karyawan karena fleksibilitas waktu parkir yang panjang dengan harga yang kompetitif.
Antusiasme warga terhadap area parkir dengan tarif terjangkau ini terlihat jelas dari pola aktivitas harian. Sari menjelaskan bahwa kepadatan kendaraan di area tersebut cenderung meningkat pada sore hari saat hari kerja. Namun, pada akhir pekan, situasi berubah drastis di mana area parkir telah dipenuhi kendaraan sejak pagi hari. Kondisi ini menunjukkan potensi ekonomi yang besar namun juga menimbulkan tantangan dalam hal keteraturan dan kapasitas lahan yang terbatas di kawasan komersial padat seperti Blok M.
Mekanisme Pengelolaan dan Kewenangan Suku Dinas
Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bernad Octavianus Pasaribu, memberikan klarifikasi teknis mengenai status legalitas pengelolaan parkir tepi jalan umum (on-street parking). Ia menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan parkir di wilayah Jakarta Selatan berada di bawah Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta. "Untuk parkir yang di on-street, itu bisa dikatakan binaannya UP Parkir. Para pegawai yang menarik sewa parkir itu merupakan petugas dari UP Parkir," ujar Bernad. Pernyataan ini menegaskan bahwa petugas yang beroperasi di lapangan merupakan bagian dari sistem resmi, bukan operator liar yang tidak terawasi.
Transisi Sistem Nontunai dan Harapan Penataan Terarah
Salah satu aspek penting yang disorot oleh Suku Dinas adalah transisi sistem pembayaran. Bernad menyatakan bahwa pembayaran parkir resmi saat ini diarahkan menggunakan sistem nontunai. Namun, ia mengakui adanya fase peralihan di mana sejumlah titik parkir masih menggunakan karcis fisik sebagai alat pembayaran sementara. Bagi Sari, situasi dualitas sistem ini menuntut adanya penataan yang lebih terarah. "Saya berharap penataan dan pengawasan parkir di kawasan Blok M dapat dilakukan secara lebih terarah sehingga tidak merugikan pedagang maupun pengguna parkir," tutup Sari. Harapan ini mencerminkan kebutuhan akan integrasi antara regulasi parkir, efisiensi teknologi pembayaran, dan kenyamanan pengguna di salah satu pusat gravitasi ekonomi ibu kota tersebut.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Skandal Tragis: Ayah Kandung Sopir Odong-odong Tangsel Diringkus usai Diduga Cabuli Anak hingga Kehamilan

TIM: Jakarta Cultural Mural Festival 2026 Sulap Taman Ismail Marzuki Jadi Kanvas Raksasa

IDAI Serukan Perhatian pada Kesehatan Mental Anak: Jangan Hanya Fokus pada Ukuran Fisik
