Kemkomdigi dan KemenPPPA Perkuat Sinergi Cegah Kekerasan Anak di Ruang Digital Lewat PP TUNAS
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Kementerian Komunikasi dan Digital ( Kemkomdigi ) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( KemenPPPA ) resmi mempererat sinergi untuk pencegahan kekerasan anak di ruang digital.
- Langkah strategis ini ditempuh melalui penguatan literasi digital yang menuntut keterlibatan aktif perusahaan teknologi besar ( Big Tech ).
- Meutya mengungkapkan hasil observasinya dari interaksi dengan perwakilan anak-anak menunjukkan adanya kegelisahan terkait keamanan di media sosial.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) resmi mempererat sinergi untuk pencegahan kekerasan anak di ruang digital. Langkah strategis ini ditempuh melalui penguatan literasi digital yang menuntut keterlibatan aktif perusahaan teknologi besar (Big Tech). Dalam audiensi yang digelar di Jakarta Pusat, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa tanggung jawab keamanan digital bukan hanya di pundak negara, tetapi juga bagi operator platform yang mewadahi aktivitas anak-anak.
Meutya mengungkapkan hasil observasinya dari interaksi dengan perwakilan anak-anak menunjukkan adanya kegelisahan terkait keamanan di media sosial. "Anak-anak merasa dirinya tidak aman atau belum aman ketika berada di media sosial... literasi yang dijalankan harus lebih banyak lagi," ujar Meutya. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun digitalisasi membuka akses informasi, celah keamanan dan minimnya kesadaran pengguna muda masih menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi secara komprehensif.
Regulasi PP TUNAS dan Tanggung Jawab Korporasi
Untuk menjembatani kekosongan regulasi dan praktik, Meutya menekankan urgensi dukungan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau dikenal sebagai PP TUNAS. Regulasi ini membutuhkan gerakan masyarakat agar perlindungan anak efektif di lapangan. Di sisi lain, Meutya menegaskan bahwa perusahaan teknologi harus mengintegrasikan desain ruang digital yang mengedepankan keamanan pengguna, mengingat mereka adalah arsitek ekosistem tempat anak-anak berinteraksi setiap hari.
Fokus Pencegahan Holistik hingga Akar Rumput
Menutup diskusi, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyatakan kesiapan lembaganya untuk memperluas kolaborasi hingga tingkat akar rumput. Fokus kerja sama ini bersifat bidireksional: tidak hanya melindungi anak dari korban kekerasan, tetapi juga mencegah anak menjadi pelaku. "KPPA dengan Komdigi akan memperkuat kolaborasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak-anak ataupun kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak," kata Arifah. Ia menargetkan penumbuhan empati dan kesadaran saling menjaga sebagai fondasi utama, dengan harapan gerakan ini dapat berkembang secara berkelanjutan dari level nasional hingga daerah.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kayong Utara Gandeng Sang Hyang Seri Perkuat Kemandirian Benih dan Kesejahteraan Petani

BNPB: Hujan Deras dan Angin Kencang Rusak Puluhan Bangunan di Lima Kecamatan Jombang

BRAN: Reforma Agraria Harus Melampaui Pembagian Sertifikat untuk Cegah Konflik
