BRAN: Reforma Agraria Harus Melampaui Pembagian Sertifikat untuk Cegah Konflik
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria tidak boleh berhenti pada sekadar pendistribusian sertifikat atau pemberian akses pengelolaan tanah semata.
- Menurut Kepala BRAN, Jenderal Polisi Dedi Prasetyo , keberhasilan reforma agraria diukur dari kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara produktif dan berkelanjutan.
- Dedi menekankan bahwa distribusi lahan harus disertai dengan pendampingan dan penciptaan kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria tidak boleh berhenti pada sekadar pendistribusian sertifikat atau pemberian akses pengelolaan tanah semata. Menurut Kepala BRAN, Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, keberhasilan reforma agraria diukur dari kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara produktif dan berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan resmi di Jakarta pada Selasa, menyoroti urgensi transformasi tanah menjadi sumber kesejahteraan nyata yang dapat memutus mata rantai potensi konflik sosial di tingkat akar rumput.
Dedi menekankan bahwa distribusi lahan harus disertai dengan pendampingan dan penciptaan kesempatan ekonomi bagi masyarakat. "Kita harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan, pendampingan dan kesempatan ekonomi agar tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan, bukan kembali menjadi sumber konflik," ujar Dedi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perspektif reforma agraria dari sekadar penguasaan aset fisik menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, di mana masyarakat menjadi pelaku utama dalam produktivitas lahan.
Realisasi TORA Mencapai 76 Persen dan Jangkauan Perhutanan Sosial
Kompleksitas tugas BRAN terlihat dari data capaian yang telah dilaporkan. Realisasi dan progres penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan telah mencapai 3.114.862 hektare, atau sekitar 76 persen dari total alokasi 4,1 juta hektare. Di sisi lain, capaian program perhutanan sosial hingga Oktober 2026 dilaporkan telah menyentuh luas 8,4 juta hektare, yang berdampak langsung pada sekitar 1,43 juta kepala keluarga. Fakta ini menunjukkan skala masifnya interaksi antara masyarakat dengan kawasan hutan yang memerlukan penanganan serius dan terstruktur.
Selain angka luas lahan, terdapat 35.977 desa yang wilayah administrasinya beririsan dengan kawasan hutan. Kondisi geografis dan administratif ini mengindikasikan besarnya kebutuhan akan penataan ulang, penyelesaian konflik yang tersisa, serta penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat setempat. Tanpa adanya intervensi yang tepat, irisan antar-kawasan ini berpotensi menjadi titik panas sengketa jika data dan kebijakan tidak menyatu.
Integrasi 'Satu Data' untuk Mengakhiri Ketimpangan Penguasaan Tanah
Untuk memastikan akurasi dan efektivitas kebijakan, BRAN tengah memperkuat komunikasi teknis dengan Pusdatin Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Selain itu, kolaborasi juga dikembangkan dengan pusat data Kementerian Kehutanan. Langkah strategis ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai peta vital, termasuk peta kawasan hutan, peta indikatif TORA, peta perhutanan sosial, serta data penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat.
Through inisiatif 'Satu Data Reforma Agraria Nasional', BRAN mendorong penentuan lokasi prioritas berdasarkan empat parameter utama:
- Tingkat ketimpangan penguasaan tanah.
- Dampak konflik agraria yang sedang berlangsung.
- Kondisi kemiskinan masyarakat setempat.
- Fungsi ekologis kawasan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

BNPB: Hujan Deras dan Angin Kencang Rusak Puluhan Bangunan di Lima Kecamatan Jombang

Kukar Targetkan 2 Juta Wisatawan 2026, Andalkan Gerak Kreatif Duta Wisata

Tantangan Rp945 Triliun: Kemenkeu Genjot Belanja Akhir Tahun, Ahli Ingatkan Risiko Inefisiensi
