Kementan Tegas: RPHU Tana Tidung Wajib Sertifikasi NKV Sebelum Beroperasi
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Langkah ini diambil untuk menjamin bahwa daging ayam yang dihasilkan memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) bagi konsumen.
- "Pembangunan RPHU baru merupakan perkembangan positif.
- Namun, penyelesaian fisik harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan Perizinan Usaha...
Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) baru di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, wajib memenuhi seluruh standar keamanan pangan, khususnya memperoleh Nomor Kontrol Veteriner (NKV), sebelum resmi beroperasi. Penegasan ini disampaikan oleh I Ketut Wirata, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan, sebagai respons atas progres pembangunan fasilitas pemotongan unggas tersebut yang ditargetkan mulai beroperasi pada Januari 2027. Langkah ini diambil untuk menjamin bahwa daging ayam yang dihasilkan memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) bagi konsumen.
Wirata menjelaskan bahwa kelayakan sebuah RPHU tidak cukup hanya dinilai dari fisik bangunannya, melainkan harus dibuktikan dengan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dan perizinan usaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU). "Pembangunan RPHU baru merupakan perkembangan positif. Namun, penyelesaian fisik harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan Perizinan Usaha... seperti sertifikat Nomor Kontrol Veteriner," ujar Wirata di Jakarta. Fasilitas yang dibangun oleh pihak swasta di luar kawasan Pasar Imbayud Taka, Tideng Pale, ini diharapkan dapat meningkatkan standar pemotongan unggas di daerah sekaligus menjadi langkah strategis dalam jaminan keamanan pangan asal hewan.
Standar Higiene dan Koordinasi Lintas Sektor
Pemerintah daerah bersama pelaku usaha dituntut memastikan seluruh persyaratan teknis terpenuhi sebelum fasilitas dioperasikan. Berdasarkan koordinasi Ditjen PKH dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, penataan kegiatan pemotongan ayam di Tana Tidung telah dibahas secara komprehensif melalui mekanisme lintas sektor. Proses ini melibatkan berbagai instansi kunci, antara lain:
- Instansi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan;
- Kantor Kementerian Agama;
- Dinas Lingkungan Hidup;
- Dinas Kesehatan;
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Unsur koperasi serta pelaku usaha pemotongan ayam.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah mendorong penyediaan RPHU yang tidak hanya tertata, tetapi juga higienis dan memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner yang ketat.
Implikasi bagi Perlindungan Konsumen dan Keberlanjutan Usaha
Wirata menegaskan bahwa tujuan utama pembenahan ini adalah melindungi masyarakat dengan memastikan daging yang dikonsumsi memenuhi prinsip ASUH. Dengan hadirnya RPHU standar, prinsip biosekuriti, kesejahteraan hewan, serta pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem oleh dokter hewan dapat terlaksana secara optimal. Keberhasilan program ini bergantung pada komitmen kepala daerah dalam menyediakan dukungan anggaran, ketersediaan dokter hewan yang kompeten, dan penguatan kapasitas petugas pengawas. "Tujuan utama pembenahan ini adalah melindungi masyarakat... Penataan fasilitas juga harus memberikan kepastian bagi pelaku usaha agar kegiatan pemotongan dapat berlangsung secara tertib dan berkelanjutan," tambah Wirata. Kementan mendorong agar RPHU baru di Tana Tidung tidak hanya menjadi fasilitas pemotongan, tetapi juga pilar perlindungan konsumen dan keberlanjutan usaha di Kalimantan Utara.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kayong Utara Gandeng Sang Hyang Seri Perkuat Kemandirian Benih dan Kesejahteraan Petani

BNPB: Hujan Deras dan Angin Kencang Rusak Puluhan Bangunan di Lima Kecamatan Jombang

BRAN: Reforma Agraria Harus Melampaui Pembagian Sertifikat untuk Cegah Konflik
