Kemenhut Dorong Aliansi Global: Strategi Lintas Negara Perangi Sindikat Perdagangan Satwa Ilegal
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum ( Dwi Januanto Nugroho ) dalam konferensi tahunan Global Wildlife Program (GWP) 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
- Pada kesempatan tersebut, Dwi Januanto menginisiasi penguatan kerja sama dengan hadirnya 100 peserta dan mitra dari 25 negara .
- Kemenhut memandang bahwa integrasi data intelijen antar-negara merupakan kunci utama untuk memutus rantai pasokan satwa liar yang terancam punah di tingkat global.
Menanggapi eskalasi kejahatan perdagangan satwa liar yang kini melibatkan jaringan kriminal internasional terorganisir, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan dukungannya terhadap kolaborasi lintas batas. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dwi Januanto Nugroho) dalam konferensi tahunan Global Wildlife Program (GWP) 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dwi Januanto menekankan bahwa modus operandi para pelaku yang memanfaatkan celah yurisdiksi dan kelemahan pertukaran data antar-negara menjadikan kejahatan ini sebagai ancaman global yang tidak bisa ditangani secara unilateral oleh satu negara saja.
Pada kesempatan tersebut, Dwi Januanto menginisiasi penguatan kerja sama dengan hadirnya 100 peserta dan mitra dari 25 negara. Fokus utama kolaborasi ini mencakup peningkatan kapasitas investigasi forensik, penelusuran alur jaringan ilegal, serta identifikasi pihak-pihak yang memperoleh keuntungan finansial dari perdagangan satwa ilegal. Kemenhut memandang bahwa integrasi data intelijen antar-negara merupakan kunci utama untuk memutus rantai pasokan satwa liar yang terancam punah di tingkat global.
Warisan Tiga Siklus GWP dan Evolusi Kebijakan Konservasi
Indonesia memiliki rekam jejak panjang dan terstruktur dalam program GWP melalui tiga siklus pendanaan Global Environment Facility (GEF) yang menunjukkan evolusi pendekatan konservasi secara komprehensif. Perjalanan kebijakan ini dimulai pada fase GEF-6 melalui proyek CIWT (Combatting Illegal and Unsustainable Trade in Endangered Species) yang berfokus pada pemberantasan perdagangan ilegal. Fase berikutnya, GEF-7, diimplementasikan melalui proyek CONSERVE (Catalyzing Optimum Management of Natural Heritage for Sustainability of Ecosystem, Resources and Viability of Endangered Wildlife Species) yang menggeser fokus pada perlindungan habitat, pengelolaan bentang alam, dan penghidupan masyarakat sekitar kawasan lindung.
- GEF-6: Proyek CIWT โ Fokus utama pemberantasan perdagangan ilegal spesies satwa liar.
- GEF-7: Proyek CONSERVE โ Penguatan perlindungan habitat dan pengelolaan ekosistem berkelanjutan.
- GEF-8: Proyek LEVERAGE (Law Enforcement for Sustainable Viable Ecosystems and Biodiversity Resilience through Multi Sectors Engagement) โ Dikhususkan untuk penguatan sistem penegakan hukum dan investigasi lintas sektor.
Kesinambungan ini membuktikan bahwa pendekatan Indonesia tidak hanya reaktif terhadap kejahatan, tetapi juga preventif dengan menjaga ekosistem secara holistik. Pada siklus terakhir, proyek LEVERAGE menjadi landasan untuk membangun sistem penegakan hukum yang tangguh melalui keterlibatan multipihak.
Integrasi Penegakan Hukum dan Konservasi Habitat
Dwi Januanto menekankan bahwa pengalaman Indonesia dalam tiga fase tersebut menjadi fondasi kuat untuk mendorong kerja sama internasional yang lebih substansial. Ia menyatakan bahwa keberhasilan perlindungan keanekaragaman hayati tidak dapat terwujud jika penegakan hukum dan konservasi habitat berjalan terpisah. "Kita tidak dapat melindungi satwa liar tanpa menjaga habitatnya, dan kita tidak dapat mempertahankan habitat tanpa menghentikan aktivitas ilegal yang mengancamnya," ujar Dwi Januanto. Dengan penguatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan melalui GWP, Indonesia berkomitmen untuk mengakselerasi tindakan nyata di lapangan, memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara nasional, tetapi juga terintegrasi dengan standar perlindungan satwa liar secara global.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kayong Utara Gandeng Sang Hyang Seri Perkuat Kemandirian Benih dan Kesejahteraan Petani

BNPB: Hujan Deras dan Angin Kencang Rusak Puluhan Bangunan di Lima Kecamatan Jombang

BRAN: Reforma Agraria Harus Melampaui Pembagian Sertifikat untuk Cegah Konflik
