Kemenhub Perkuat Tata Kelola Pas Bandara, Integrasitas Data Kunci Keamanan Penerbangan
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi ( Baketrans ) resmi memperkuat tata kelola penerbitan dan pengawasan pas bandara untuk memastikan keamanan penerbangan nasional.
- Penguatan ini bertujuan mengoptimalkan pengendalian akses ke Daerah Keamanan Terbatas (DKT) dengan pendekatan yang terintegrasi.
- Pas bandara merupakan kunci utama dalam memfilter akses bagi personel dan operator yang masuk ke DKT.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) resmi memperkuat tata kelola penerbitan dan pengawasan pas bandara untuk memastikan keamanan penerbangan nasional. Penguatan ini bertujuan mengoptimalkan pengendalian akses ke Daerah Keamanan Terbatas (DKT) dengan pendekatan yang terintegrasi. Bernadette Endah Sekar Mayashanti, Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Baketrans Kemenhub, menegaskan bahwa pengelolaan pas bandara bukan sekadar administrasi, melainkan instrumen vital dalam menjaga integritas keamanan di kawasan terbatas.
Pas bandara merupakan kunci utama dalam memfilter akses bagi personel dan operator yang masuk ke DKT. Hal ini dibahas dalam focus group discussion (FGD) yang digelar di Jakarta untuk merumuskan arah kebijakan pengelolaan pas yang lebih efektif dan efisien. FGD ini juga menjadi forum untuk menghimpun masukan dari berbagai perspektif demi mempertajam kajian terkait penerbitan tanda izin masuk. Bernadette menekankan bahwa aspek keamanan penerbangan harus selalu diutamakan dalam setiap regulasi dan implementasi tata kelola bandara.
Kesenjangan Sistem Data dan Tantangan Pengawasan
Dalam diskusi tersebut, Minda Mora, Analis Kebijakan Ahli Madya Baketrans dan Ketua Tim Kajian, memaparkan hasil pengumpulan data di empat lokasi strategis, yaitu Soekarno-Hatta, Budiarto, Husein Sastranegara, dan Pondok Cabe. Dari analisis awal, teridentifikasi beberapa kelemahan sistemik yang membutuhkan perhatian serius, antara lain:
- Kejelasan kewenangan penerbitan dan penetapan kuota yang masih kabur.
- Standar pemeriksaan latar belakang pemohon yang perlu diperketat.
- Mekanisme penonaktifan pas yang masih bergantung pada laporan perusahaan.
- Belum terintegrasinya data antarbandara yang menghambat pengawasan real-time.
- Pemeriksaan di titik akses yang prosedur dan standarnya masih beragam di setiap wilayah.
Arah Kebijakan Baru dan Revisi Regulasi
Sebagai langkah strategis, Baketrans mengusulkan revisi PM 33 Tahun 2015 beserta aturan teknis terkait Access Control. Skenario realistis yang diutamakan adalah menjaga kewenangan penerbitan di Kantor Otoritas Bandar Udara, namun didukung oleh interoperabilitas data menggunakan aplikasi yang ada. Kebijakan ini mencakup enam arah perbaikan utama, meliputi penegasan kuota, standar pemeriksaan latar belakang, hingga kewajiban pengembalian dan penonaktifan pas.
Pelaksanaannya akan difokuskan pada peningkatan keterhubungan data antara penyelenggara bandara, Kantor Otoritas Bandar Udara, dan Direktorat Keamanan Penerbangan. Langkah ini diambil untuk menjawab urgensi pengendalian akses yang kian nyata seiring dengan meningkatnya kasus pemalsuan dan penyalahgunaan pas bandara. Dengan penguatan sistem ini, diharapkan keamanan penerbangan di seluruh wilayah Indonesia dapat terjaga secara lebih ketat dan transparan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kayong Utara Gandeng Sang Hyang Seri Perkuat Kemandirian Benih dan Kesejahteraan Petani

BNPB: Hujan Deras dan Angin Kencang Rusak Puluhan Bangunan di Lima Kecamatan Jombang

BRAN: Reforma Agraria Harus Melampaui Pembagian Sertifikat untuk Cegah Konflik
