Kapolda NTT Tebas Integritas: Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang Dijamin Bebas Intervensi
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Ketegangan publik terkait dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang YL kini memasuki fase krusial dengan penegasan tegas dari Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT), Irjen Pol.
- Di Kupang, Selasa, Reza memastikan bahwa tidak ada satu pun bentuk intervensi dari pihak mana pun yang mampu mengaburkan jalannya penyidikan perkara tersebut.
- Menepis Tekanan, Mengawal Proses Hukum Menyikapi dinamika di lapangan, Reza Arief Dewanto, yang baru menjabat di posisi tersebut, menekankan komitmen penuh Polda NTT untuk mengawal perkara hingga tuntas.
Ketegangan publik terkait dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang YL kini memasuki fase krusial dengan penegasan tegas dari Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT), Irjen Pol. Reza Arief Dewanto. Di Kupang, Selasa, Reza memastikan bahwa tidak ada satu pun bentuk intervensi dari pihak mana pun yang mampu mengaburkan jalannya penyidikan perkara tersebut. Ia menegaskan bahwa sejak laporan resmi diterima pada 12 siang, fokus utama institusi kepolisian adalah menangani kasus ini secara profesional dan mematuhi aturan hukum yang berlaku, tanpa kompromi terhadap tekanan eksternal.
Menepis Tekanan, Mengawal Proses Hukum
Menyikapi dinamika di lapangan, Reza Arief Dewanto, yang baru menjabat di posisi tersebut, menekankan komitmen penuh Polda NTT untuk mengawal perkara hingga tuntas. Ia menolak memaknai kehadiran mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi sebagai bentuk tekanan terhadap institusi. Sebaliknya, ia memposisikan aksi massa tersebut sebagai dukungan moral yang justru memperkuat motivasi kepolisian untuk meluruskan kasus ini sesuai koridor hukum. "Dengan segala support yang diberikan kepada Polda NTT, saya pastikan kasus ini maju terus. Buat saya tidak ada gigi mundur, gas terus," tegas Reza, menyerukan keberlanjutan proses hukum yang tegas.
Komitmen Profesionalisme dan Maaf kepada Masyarakat
Di samping komitmen penegakan hukum, Kapolda NTT juga menyampaikan permohonan maaf atas dinamika yang terjadi sebelum dirinya bertemu langsung dengan massa aksi. Ia mengingatkan bahwa setiap tahapan penanganan perkara harus dilaksanakan sesuai prosedur standar untuk menghindari cacat hukum dan memastikan tujuan keadilan tercapai. Langkah ini menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak hanya fokus pada investigasi, tetapi juga pada responsifitas terhadap aspirasi publik sebagai pilar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Nusa Tenggara Timur.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kemnaker Klarifikasi: Dana Cadangan Pesangon Belum Ditetapkan untuk Danantara

IHSG Didera Sentimen Negatif Global, Rupiah di Ambang Keputusan Suku Bunga BI

BNPB: 588 Rumah di Bandung Barat Rusak Diterjang Angin Kencang, 132 Unit Berstatus Rusak Berat
