Kadis LH Jatim Nurkholis Jadi Tersangka Pungli Izin Tambang: Rp1,2 Miliar Raup dari Pemohon
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Penetapan ini berkaitan dengan jabatan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur pada periode Januari hingga 31 Agustus 2024.
- Dalam pengakuannya, Nurkholis diduga memerintahkan anak buahnya untuk memungut uang di luar ketentuan resmi dari para pemohon izin tambang.
- Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja , menyatakan bahwa total uang pungutan liar yang berhasil dikumpulkan dalam kasus ini mencapai Rp1,238.500.000 .
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur resmi menetapkan Nurkholis (NK), yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang atau pungutan liar (pungli). Penetapan ini berkaitan dengan jabatan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur pada periode Januari hingga 31 Agustus 2024. Dalam pengakuannya, Nurkholis diduga memerintahkan anak buahnya untuk memungut uang di luar ketentuan resmi dari para pemohon izin tambang.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, menyatakan bahwa total uang pungutan liar yang berhasil dikumpulkan dalam kasus ini mencapai Rp1,238.500.000. Praktik ilegal ini melibatkan dua pejabat di bawah Nurkholis, yaitu almarhum Oni Setiawan (Kepala Bidang Pertambangan) dan Ertika Dinawati (Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah). "Jadi ada dua [yang diperintah Nurkholis], tadi yang kami sampaikan dua kabid, satu almarhum OS, satu lagi kabid ED," ujar Punia saat konferensi pers di Surabaya pada Senin (16/11) malam.
Modus Penghambatan Izin dan Rincian Perampokan
Modus operandi para tersangka dilakukan dengan cara sengaja menghambat penerbitan izin meskipun seluruh dokumen persyaratan dari pemohon sebenarnya sudah lengkap. Mereka menggunakan berbagai dalih untuk menunda proses hingga pemohon akhirnya menyerahkan uang tebusan. Rincian dana haram tersebut terbagi dalam dua sektor utama. Pertama, pada bidang pertambangan, pungutan menyasar tujuh orang pemohon izin dengan total nilai mencapai Rp1,105.000.000, di mana besaran per pemohon bervariasi antara Rp50 juta hingga Rp487 juta. Kedua, pada bidang geologi dan air tanah, pungutan dilakukan terhadap 28 pemohon izin selama periode Maret hingga September 2024 dengan total Rp133,500,000.
Pengembangan Kasus dan Dampak pada Birokrasi ESDM
Penetapan Nurkholis sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan setelah Kejati Jatim sebelumnya menetapkan empat tersangka lain dalam perkara serupa. Keempatnya tersebut meliputi mantan Kadis ESDM Jatim periode Agustus 2024-2026 berinisial AM, Aris Mukiyono, almarhum Oni Setiawan, serta Hermawan (Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah) dan Ertika Dinawati. Kasus ini mengindikasikan adanya sistem pungutan sistematis di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur selama transisi kepemimpinan, yang kini menjadi fokus utama penyidik untuk menelusuri seluruh aliran dana dan pihak-pihak lain yang mungkin turut serta dalam praktik korupsi tersebut.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menperin Sarmuji: RUU Kadin Harus Jamin Keanggotaan Otomatis Tidak Membebani IKM

Penuhi Keluhan Warga, Sudin Tamhut Jaksel Tanam Tiga Pohon Tabebuya di Pejaten Raya

ANTAM Bukukan Laba Bersih Rp9,7 Triliun, Tumbuh 46 Persen di 9 Bulan 2026
