DPR Revisi UU Haji: Wujudkan Fleksibilitas Investasi Rp200 T agar Manfaat Jemaah Optimal
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang , mengemuka dua urgensi utama di balik revisi ini: penyesuaian ketentuan lama dan optimalisasi pengelolaan dana.
- Fokus Ekosistem: Penerbangan, Hotel, dan Konsumsi Revisi ini bukan sekadar soal keuangan, melainkan strategi investasi terarah.
- Marwan menekankan bahwa pengembangan investasi sebaiknya difokuskan pada Ekosistem penyelenggaraan ibadah haji secara langsung.
DPR resmi memulai pembahasan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Komisi VIII, menargetkan penyelarasan regulasi dengan dinamika hukum terkini serta penguatan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Langkah strategis ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk meningkatkan nilai manfaat dari dana kelolaan haji yang telah melampaui Rp200 triliun, di mana saat ini pertumbuhan keuntungan bagi jemaah dinilai belum signifikan.
Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, mengemuka dua urgensi utama di balik revisi ini: penyesuaian ketentuan lama dan optimalisasi pengelolaan dana. Ia menegaskan bahwa besarnya modal harus dikonversi menjadi manfaat nyata melalui pengembangan instrumen investasi yang lebih fleksibel, dengan tetap memprioritaskan prinsip kehati-hatian, keamanan, dan akuntabilitas tinggi.
Fokus Ekosistem: Penerbangan, Hotel, dan Konsumsi
Revisi ini bukan sekadar soal keuangan, melainkan strategi investasi terarah. Marwan menekankan bahwa pengembangan investasi sebaiknya difokuskan pada
- Ekosistem penyelenggaraan ibadah haji secara langsung.
- Sektor penerbangan, perhotelan, dan konsumsi.
- Instrumen yang mampu meningkatkan imbal hasil secara signifikan.
Kaji Ulang Tanggung Jawab Pengelola
Selain aspek investasi, poin krusial lainnya adalah penguatan klausul pengamanan risiko. DPR menyoroti ketentuan tanggung renteng dalam regulasi lama yang membebankan kerugian investasi kepada para pengelola, sebuah mekanisme yang kini dinilai perlu dikaji ulang. Revisi bertujuan memperjelas mekanisme pertanggungjawaban tanpa mengunci fleksibilitas BPKH, memastikan risiko kerugian tetap terkelola dan teramanankan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Paradoks Generasi Z: Inklusi Keuangan Melonjak 92%, Namun Literasi Pelajar Masih Tertinggal di 62%

Bareskrim Polri Geledah Kantor Megaspeed, Ditemukan Rak Server Kosong Tanpa GPU Nvidia

Bio Farma Borong Penghargaan HAI Fest 2026, Perkuat Kemandirian Vaksin Nasional
