Tunggakan Subsidi Pupuk Tembus Rp14,5 Triliun, DPR Desak Pemerintah Selesaikan Kewajiban ke Pupuk Indonesia
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Pemerintah tercatat masih memiliki tunggakan pembayaran subsidi pupuk kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) yang fantastis, mencapai Rp14,565 triliun berdasarkan data per 31 Oktober 2026.
- "Tagihan dari pemerintah, dalam hal ini piutang Pupuk Indonesia, belum terbayar sepenuhnya kurang lebih Rp14,5 triliun dari tahun 2020 hingga 2026.
- Nah, kami menginisiasi, mempertemukan atau ingin mengawal.
Pemerintah tercatat masih memiliki tunggakan pembayaran subsidi pupuk kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) yang fantastis, mencapai Rp14,565 triliun berdasarkan data per 31 Oktober 2026. Tunggakan yang menumpuk dari periode 2020 hingga 2026 ini dinilai mengancam kelangsungan arus kas perusahaan serta berpotensi mengganggu keberlanjutan produksi dan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani nasional. Fakta ini diungkap oleh Eko Hendro Purnomo, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, yang menyatakan bahwa sekitar 85,5% dari total piutang tersebut merupakan tunggakan pembayaran penyaluran pupuk bersubsidi khusus untuk tahun 2025.
Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, pada Sabtu (14/11/2026), Eko menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran tagihan pemerintah membuat Pupuk Indonesia terdorong mencari solusi darurat. "Tagihan dari pemerintah, dalam hal ini piutang Pupuk Indonesia, belum terbayar sepenuhnya kurang lebih Rp14,5 triliun dari tahun 2020 hingga 2026. Nah, kami menginisiasi, mempertemukan atau ingin mengawal. Bagaimana caranya pemerintah membayarkan untuk Pupuk Indonesia," ujar Eko. Kondisi ini menciptakan tekanan berat bagi manajemen perusahaan yang harus tetap menjaga operasional normal di tengah likuiditas yang ketat.
Beban Bunga Pinjaman Himbara dan Ancara Arus Kas
Ketiadaan cash flow dari pemerintah memaksa Pupuk Indonesia untuk mengandalkan pinjaman dari Himpunan Bank Negara (Himbara) demi menjaga kelancaran produksi dan distribusi. Eko memperkirakan beban bunga pinjaman dari pihak ketiga ini cukup tinggi, sehingga semakin menekan struktur keuangan perusahaan. "Walaupun ada pembayaran, mereka juga mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga, dalam hal ini Himbara. Itu ada bunga di dalamnya, tinggi juga. Akan lebih bagus kalau ada cash flow, akhirnya bisa produksi bagus, distribusi bagus, dan manajemen lebih baik lagi," jelasnya. DPR mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut agar tidak terus-menerus menambah beban bunga yang seharusnya dapat dialokasikan untuk efisiensi operasional.
Geopolitik Global dan Strategi Swasembada Pangan
Selain masalah domestik, Eko Hendro Purnomo mengingatkan adanya risiko eksternal akibat dinamika geopolitik, khususnya konflik di Timur Tengah yang mengganggu perdagangan melalui Selat Hormuz. Gangguan ini berpotensi mendorong kenaikan harga dan menghambat pasokan bahan baku pupuk. Meskipun demikian, Komisi VI mengapresiasi kontribusi Pupuk Indonesia dalam mendukung program swasembada pangan nasional, termasuk melalui kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20%. Dukungan terhadap sektor pertanian ini harus diimbangi dengan kepastian penyelesaian kewajiban pembayaran negara untuk memastikan rantai pasok tetap stabil di tengah volatilitas global.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Jepang Usul 'Asia Oil Security Task Force' di Manila untuk Mitigasi Krisis Energi Regional

360.000 Orang Diklaim Akan Isi Jalan Prancis, Protes Biaya Hidup Membesat

Kasus Manipulasi Waran DOOH: OJK Usut Transaksi 2023, Tinawati Tetap Kuasai 51% Saham
