Tantangan Rp945 Triliun: Kemenkeu Genjot Belanja Akhir Tahun, Ahli Ingatkan Risiko Inefisiensi
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Menteri Keuangan Suahasil Nazara mendorong kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah untuk mempercepat belanja prioritas agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
- Rahma menjelaskan bahwa pola belanja pemerintah, baik di tingkat K/L maupun Transfer ke Daerah (TKD), secara historis selalu mengalami lonjakan ( spike ) signifikan pada kuartal keempat.
- "Banyak kontrak pengadaan, proyek infrastruktur fisik, dan pencairan termin akhir yang memang dijadwalkan selesai dan dibayarkan pada November dan Desember," ujar Rahma.
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menggenjot realisasi belanja negara menjelang tutup tahun 2026 dengan target sebesar Rp945,2 triliun yang harus terserap selama November dan Desember. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mendorong kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah untuk mempercepat belanja prioritas agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta Pusat, Suahasil menegaskan, "Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat, namun efisiensinya juga tetap muncul."
Feasibilitas Teknis dan Pola Historis Belanja
Guru Besar Ekonomi Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menilai secara teknis administratif, penyerapan dana sebesar itu dalam dua bulan adalah hal yang mungkin dilakukan. Rahma menjelaskan bahwa pola belanja pemerintah, baik di tingkat K/L maupun Transfer ke Daerah (TKD), secara historis selalu mengalami lonjakan (spike) signifikan pada kuartal keempat. "Banyak kontrak pengadaan, proyek infrastruktur fisik, dan pencairan termin akhir yang memang dijadwalkan selesai dan dibayarkan pada November dan Desember," ujar Rahma. Meskipun secara mekanisme mungkin terjadi, ia menekankan pentingnya membedakan antara anggaran yang cair secara administratif dengan serapan riil yang berdampak ekonomis optimal. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pesanan Kualitas: Hindari Sindrom Penyerapan Anggaran
Rahma mengingatkan bahwa mengejar target masif dalam waktu singkat berisiko memaksa birokrasi mempercepat pencairan tanpa verifikasi lapangan yang memadai. Di tingkat daerah, tantangan sering kali berupa dana yang mengendap di perbankan sebelum benar-benar dibelanjakan. Ia memperingatkan agar percepatan belanja tidak menjadi ajang budget absorption syndrome atau sekadar menghabiskan anggaran, yang dapat memicu inefisiensi dan potensi mark-up. Proyek yang dikejar jelang akhir tahun rentan mengalami penurunan mutu dan minimnya pengawasan. Guna mengoptimalkan serapan, fokus sebaiknya diarahkan pada pos non-fisik dan TKD yang sudah matang, serta percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos), alih-alih memaksakan proyek infrastruktur fisik jangka panjang yang berisiko mangkrak.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kukar Targetkan 2 Juta Wisatawan 2026, Andalkan Gerak Kreatif Duta Wisata

IHSG Melemah 0,30 Persen, Pasar Was-was Ketegangan AS-China dan Rapat BI

BNPB Soroti 19 Bencana di Jember: Waspada Pola Hidrometeorologi Berulang
