Wamenpar Soroti Risiko Pungutan Wisman Berlapis: Bali Capai Realisasi 30 Persen, NTB-NTT Perlu Uji Kelayakan
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Kementerian Pariwisata menyoroti potensi risiko pungutan wisatawan asing (PWA) yang berlapis, terutama jika kebijakan serupa diterapkan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) .
- Khawatirnya, skema ini dapat mengganggu citra pariwisata nasional.
- Ni Luh Puspa menekankan pentingnya uji kelayakan di tingkat nasional sebelum kebijakan ini diperluas.
Kementerian Pariwisata menyoroti potensi risiko pungutan wisatawan asing (PWA) yang berlapis, terutama jika kebijakan serupa diterapkan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Pariwisata, menegaskan bahwa wisatawan yang masuk melalui Bali berpotensi dikenakan biaya ganda saat melanjutkan perjalanan ke destinasi lain seperti Labuan Bajo atau kawasan wisata di NTB. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah serta gubernur kedua provinsi tersebut di Jakarta, Senin (16/11/2026), yang membahas persiapan perubahan undang-undang daerah terkait penguatan kapasitas fiskal.
Khawatirnya, skema ini dapat mengganggu citra pariwisata nasional. Ni Luh Puspa menekankan pentingnya uji kelayakan di tingkat nasional sebelum kebijakan ini diperluas. "Potensi adanya pungutan berlapis yang tentu tidak baik untuk citra pariwisata Indonesia. Ini yang perlu dipikirkan secara matang," ujarnya. Ia mengingatkan bahwa pengalaman Bali yang realisasinya masih rendah perlu menjadi bahan evaluasi utama bagi daerah lain agar tidak mengulang kesalahan yang sama.
Berangkat dari Evaluasi Implementasi Bali
Bali saat ini menerapkan pungutan sebesar Rp150.000 bagi setiap wisatawan asing yang dibayarkan secara nontunai melalui aplikasi Love Bali. Namun, berdasarkan data yang diterima Kementerian Pariwisata dari Pemerintah Provinsi Bali, realisasi pungutan tersebut baru mencapai 30 hingga 40 persen dari target yang ditetapkan. Ni Luh Puspa menilai rendahnya angka ini menunjukkan adanya hambatan dalam mekanisme pemungutan. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan mekanisme berjalan jelas, penggunaan dana transparan, dan manfaatnya terasa nyata bagi wisatawan melalui peningkatan layanan serta fasilitas.
"Ketika mereka sudah dipungut, mereka juga ingin melihat ke mana uang itu dan apa yang dihasilkan dari uang yang mereka bayarkan," tambahnya. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar kepercayaan wisatawan tetap terjaga meskipun ada penambahan biaya masuk.
Dorongan Satu Sistem Pembayaran dan Kajian Daya Saing
Untuk mencegah pungutan berulang, Kementerian Pariwisata mengusulkan pembentukan satu sistem pembayaran dan satu laporan bagi wisatawan. Pemerintah didorong untuk menyiapkan standar nasional yang mencakup tujuan penggunaan dana, besaran tarif, serta integrasi pembayaran digital. Selain itu, Ni Luh Puspa menekankan bahwa penetapan tarif harus didahului dengan kajian mendalam mengenai daya saing biaya perjalanan Indonesia dibandingkan negara-negara pesaing di kawasan, guna memastikan kebijakan ini tidak justru mengurangi daya tarik destinasi wisata nasional.
- Realisasi PWA Bali: Hanya 30-40 persen dari target.
- Tarif Rujukan: Rp150.000 per wisatawan asing (via aplikasi Love Bali).
- Rekomendasi Kemenpar: Uji kelayakan nasional sebelum diterapkan di NTB/NTT.
- Tujuan Utama: Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan transparansi penggunaan dana.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Sinergi Lapas Karawang dan Kodim 0604 Panen Raya 6 Ton Jagung dari Lahan Garapan Warga Binaan

Gubernur Zainal A Paliwang Luncurkan 45 Event CoE 2027: Strategi Besar Kaltara Dongkrak Ekonomi Kreatif

Kemenag Luncurkan Skema Rehab KUA Berdasarkan Tingkat Kerusakan, Solusi Alternatif di Luar SBSN
