Ujian Efisiensi Negara: Prabowo Targetkan Rp400 Triliun untuk Revitalisasi Sekolah dan Kampung Nelayan

- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa efisiensi anggaran negara bukan sekadar pemotongan belanja, melainkan instrumen vital untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat.
- Jika sistem pengadaan dibenahi, pemerintah mengestimasi penghematan hingga Rp400 triliun , dana yang akan diarahkan langsung untuk perbaikan infrastruktur pendidikan dan pemberdayaan sektor perikanan.
- Pernyataan ini sejalan dengan prinsip Salus populi suprema lex esto , di mana kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa efisiensi anggaran negara bukan sekadar pemotongan belanja, melainkan instrumen vital untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat. Dalam pidatonya di Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Presiden menyoroti potensi kebocoran anggaran pengadaan barang dan jasa yang mencapai 30 persen dari total belanja sekitar Rp1.200 triliun. Jika sistem pengadaan dibenahi, pemerintah mengestimasi penghematan hingga Rp400 triliun, dana yang akan diarahkan langsung untuk perbaikan infrastruktur pendidikan dan pemberdayaan sektor perikanan.
Pernyataan ini sejalan dengan prinsip Salus populi suprema lex esto, di mana kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi. Kebijakan efisiensi ini melengkapi implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Rp306,69 triliun dari belanja kementerian dan transfer daerah, dengan fokus pada perjalanan dinas dan seremoni, sementara gaji pegawai dan bantuan sosial dikecualikan.
Revolusi Infrastruktur Pendidikan dan Ekonomi Pesisir
Dana hasil efisiensi ini akan menjadi katalisator utama bagi dua sektor krusial. Di bidang pendidikan, Presiden menargetkan perluasan cakupan perbaikan sekolah dari 71.000 menjadi 88.000 unit pada 2026, meningkat dari target operasional awal 80.744 sekolah yang diumumkan Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Di sisi lain, sektor perikanan yang menopang kehidupan 3,23 juta nelayan (atau sekitar 13 juta jiwa jika termasuk keluarga) akan mendapatkan suntikan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini difokuskan pada pembangunan fasilitas ekonomi seperti dermaga, gudang dingin, dan pabrik es, bukan sekadar perumahan.
Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Kunci Kepercayaan Publik
Untuk memastikan janji ini bukan sekadar angka di podium, pemerintah berkomitmen menjaga transparansi. Data Kemendikdasmen menunjukkan 196.022 satuan pendidikan masih memiliki prasarana rusak, dengan progres revitalisasi hingga pertengahan Oktober mencapai 35.769 sekolah yang telah menandatangani kerja sama. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan 100 Kampung Nelayan telah beroperasi dan 1.069 lainnya ditargetkan selesai konstruksi pada 24 Desember 2026. Presiden menekankan pentingnya kejujuran pemerintah ketika target terlambat, agar kepercayaan publik tumbuh melalui perubahan nyata di rumah, sekolah, dan kampung.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Pemerintah Kucurkan Rp5,68 Triliun untuk Perkuat Kompetensi Magang dan Vokasi Nasional 2027

Menteri PPPA Ajak Siswa Sekolah Rakyat di Ternate Berani Bermimpi Besar Tanpa Rasa Rendah Diri

KPAI Desak Penegakan Hukum Tegas atas Kasus Kekerasan Seksual Pejabat Pemprov NTT
