Turk PBB Desak Perjanjian Hukum Mengikat untuk Larang Senjata Otonom Penarget Manusia
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Turk mendesak para peserta konferensi untuk langsung memulai perundingan mengenai instrumen hukum yang memuat larangan dan pembatasan yang jelas.
- Risiko Etika: Mesin Tidak Boleh Putuskan Nasib Manusia Dalam pernyataan resminya, Turk menegaskan prinsip dasar etika penggunaan kekuatan modern.
- "Sebuah mesin tidak boleh memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah seorang manusia akan hidup atau mati," ujarnya.
Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM-PBB), Volker Turk, menyerukan negara-negara dunia untuk segera merundingkan perjanjian yang mengikat secara hukum guna mengatur penggunaan sistem senjata otonom. Seruan tegas ini disampaikan menjelang Konferensi Tinjauan Ketujuh Konvensi tentang Senjata Konvensional Tertentu, di mana Turk memperingatkan bahwa jeda waktu untuk menetapkan langkah perlindungan yang efektif semakin menyempit.
Turk mendesak para peserta konferensi untuk langsung memulai perundingan mengenai instrumen hukum yang memuat larangan dan pembatasan yang jelas. Fokus utama desakan ini tertuju pada senjata otonom yang dirancang atau digunakan untuk menargetkan manusia secara langsung, sebuah isu yang menjadi perdebatan hangat dalam geopolitik keamanan siber dan konvensional saat ini.
Risiko Etika: Mesin Tidak Boleh Putuskan Nasib Manusia
Dalam pernyataan resminya, Turk menegaskan prinsip dasar etika penggunaan kekuatan modern. "Sebuah mesin tidak boleh memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah seorang manusia akan hidup atau mati," ujarnya. Turk mengingatkan bahwa penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), sensor, dan algoritma untuk menentukan target dapat melemahkan hak asasi manusia fundamental, mulai dari hak hidup hingga martabat manusia.
Ia menekankan bahwa penilaian dan tanggung jawab manusia harus tetap menjadi inti dari setiap keputusan yang melibatkan penggunaan kekuatan. Turk juga menentang penggunaan senjata otonom, baik yang mematikan maupun kurang mematikan, dalam kegiatan penegakan hukum. Alasannya, mesin tidak memiliki kapasitas untuk menilai secara komprehensif apakah penggunaan kekuatan benar-benar diperlukan atau apakah tersedia alternatif yang dampaknya lebih ringan dibandingkan penggunaan senjata otomatis.
Urgensi Perundingan Global dan Ancaman Proliferasi
Turk menambahkan kekhawatirannya terkait potensi penyebaran senjata semacam ini. Ia memperingatkan bahwa teknologi tersebut dapat diakses dan digunakan oleh kelompok bersenjata maupun organisasi kriminal, yang mana fungsinya "tidak dapat sepenuhnya dipahami, diprediksi, dijelaskan, atau dikendalikan oleh manusia".
- Turk mendesak pemerintah dunia memanfaatkan kesempatan Konferensi Tinjauan Ketujuh untuk memulai perundingan instrumen hukum yang mengikat.
- Desakan meliputi larangan senjata otonom yang dirancang untuk menargetkan manusia secara langsung.
- Peringatan diberikan bahwa semakin lama masyarakat internasional menunggu, semakin sulit menetapkan perlindungan yang berarti dan berpotensi menjadi terlambat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Tito Karnavian: Kunci Raih Pertumbuhan Ekonomi 8% Ada di Ekosistem Investasi dan Konsumsi Daerah

Viral Kental Manis Sachet di Menu MBG, Ahli Gizi Kritik Pengawasan BGN

Fadli Zon Tegas Kecam Kekerasan Seksual Mei 1998, Klarifikasi Istilah 'Massal' Jadi Sorotan Publik
