Sultan Baktiar Najamudin Dukung Rencana Prabowo Suntik Rp100 Miliar untuk Ibu Kota Provinsi dan Rp20 Miliar per Kabupaten/Kota
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Sultan Baktiar Najamudin , Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan alokasi anggaran ke daerah.
- Keputusan ini diambil sebagai respons atas janji pemerintah yang akan menyalurkan tambahan dana sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten/kota.
- Sultan menegaskan bahwa langkah ini merupakan bukti nyata keberpihakan eksekutif terhadap percepatan pembangunan di tingkat lokal.
Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan alokasi anggaran ke daerah. Keputusan ini diambil sebagai respons atas janji pemerintah yang akan menyalurkan tambahan dana sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten/kota. Sultan menegaskan bahwa langkah ini merupakan bukti nyata keberpihakan eksekutif terhadap percepatan pembangunan di tingkat lokal.
Pernyataan tersebut disampaikan Sultan merespons pidato Prabowo pada acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah. Kepala Negara menegaskan bahwa tambahan anggaran ini akan segera dikucurkan dalam waktu dekat sebagai bagian dari optimalisasi hasil efisiensi belanja negara. Menurut Sultan, insentif fiskal ini harus dimanfaatkan dengan bijak oleh pemerintah daerah dengan menyusun rencana belanja modal yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Akar Kebijakan: Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa sumber pendanaan tambahan ini berasal dari penghematan belanja barang dan jasa pemerintah pusat yang selama ini dinilai kurang efisien. Secara keseluruhan, alokasi belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah mengidentifikasi potensi penghematan sebesar 30 persen atau setara Rp400 triliun melalui perbaikan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya rawan praktik mark-up atau penggelembungan harga.
Pesanan ke Daerah: Prioritaskan Belanja Modal Produktif
Merespons alokasi dana tersebut, Sultan memberikan arahan tegas kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk tidak sekadar menyerap anggaran, melainkan fokus pada produktivitas. Ia menekankan pentingnya memperhatikan proposal belanja daerah dalam proses transfer dana. "Sebaiknya insentif anggaran ke daerah ini ditransfer dengan mempertimbangkan dan memperhatikan proposal belanja daerah," ujar Sultan, memastikan bahwa setiap rupiah yang masuk benar-benar teralokasi untuk pembangunan yang berkelanjutan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Jadwal Pelantikan Wapres Mundur Jadi 9 Desember, Prabowo Usul Kaji Koalisi

Konservasi Badak Jawa: Prioritaskan Ekosistem Ujung Kulon Sebelum Translokasi ke Alas Purwo

Geger di Klaten: Rumah Warga Terancam oleh Sarang Ular Berbisa dan Piton
