Jadwal Pelantikan Wapres Mundur Jadi 9 Desember, Prabowo Usul Kaji Koalisi
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi memundurkan jadwal pemilihan, penetapan, dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026 .
- Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa penundaan ini diperlukan karena proses seleksi calon Wakil Presiden (cawapres) masih membutuhkan diskusi mendalam.
- Meskipun jadwal mundur, proses ini tetap lebih cepat 33 hari dari tenggat 60 hari yang jatuh pada 11 Januari 2027, sesuai aturan UUD dan UU MD3, serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi memundurkan jadwal pemilihan, penetapan, dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Keputusan strategis ini diambil setelah MPR menggelar rapat gabungan yang merespons surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto, yang mengusulkan penundaan tersebut demi memberikan waktu bagi presiden untuk berkoordinasi dengan partai koalisi dan berbagai tokoh sebelum sidang paripurna.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa penundaan ini diperlukan karena proses seleksi calon Wakil Presiden (cawapres) masih membutuhkan diskusi mendalam. "Presiden memerlukan bicara dengan koalisi dan berbagai tokoh, karena itu presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wapres diusulkan tanggal 9 Desember," ujar Muzani di kompleks parlemen pada Senin (16/11). Meskipun jadwal mundur, proses ini tetap lebih cepat 33 hari dari tenggat 60 hari yang jatuh pada 11 Januari 2027, sesuai aturan UUD dan UU MD3, serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.
Deadline Teknis: Dua Nama Cawapres Harus Tiba 25 November
Berdasarkan Pasal 136 ayat 1 Peraturan MPR tersebut, Presiden diwajibkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat dua pekan sebelum pelaksanaan paripurna. Artinya, jika sidang paripurna dijadwalkan pada 9 Desember, maka dokumen berisi dua usulan nama pengganti Gibran yang dikirim Presiden Prabowo ke MPR harus diterima paling lambat Rabu, 25 November depan. Hingga saat ini, Muzani belum memutuskan mekanisme pemilihan satu dari dua nama tersebut, apakah melalui voting atau musyawarah mufakat, yang nantinya akan dijelaskan secara teknis oleh panitia ad hoc.
Konteks Politik: Polemik Ijazah dan Pengunduran Diri Gibran
Mundurnya jadwal ini terjadi di tengah dinamika politik terkait pengunduran diri resmi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR pada Kamis (12/11), di tengah polemik terkait surat penyetaraan pendidikan ijazah SMA yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Di DPR, isu ini memicu hak menyatakan pendapat (HMP) dari 120 dari sekitar 580 anggota DPR. Meskipun demikian, dalam pernyataan resminya, Gibran menegaskan bahwa keputusan mundurnya adalah pilihan pribadi dan tidak berkaitan dengan isu ijazah. "Ini bukan keputusan yang mudah tapi ini adalah pilihan terbaik... tidak berkaitan dengan ijazah," kata Gibran.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Konservasi Badak Jawa: Prioritaskan Ekosistem Ujung Kulon Sebelum Translokasi ke Alas Purwo

Geger di Klaten: Rumah Warga Terancam oleh Sarang Ular Berbisa dan Piton

19.000 Pohon Tabebuya Wujudkan Estetika Surabaya: Antara Pesona Visual dan Tantangan Ekologis
