Subsidi APBD Papua Tegaskan Tarif Kapal Cepat Rp250 Ribu, Jaga Mobilitas Nataru
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meluncurkan program strategis dengan menetapkan tarif khusus angkutan laut sebesar Rp250.000 per penumpang untuk jasa kapal cepat.
- Kebijakan yang didanai melalui subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini merupakan langkah proaktif untuk menjaga keterjangkauan transportasi laut di wilayah timur Indonesia.
- Program ini dirancang secara khusus untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, serta menyasar keterjangkauan hingga akhir 2026.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meluncurkan program strategis dengan menetapkan tarif khusus angkutan laut sebesar Rp250.000 per penumpang untuk jasa kapal cepat. Kebijakan yang didanai melalui subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini merupakan langkah proaktif untuk menjaga keterjangkauan transportasi laut di wilayah timur Indonesia. Program ini dirancang secara khusus untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, serta menyasar keterjangkauan hingga akhir 2026.
Mathius H. Wally, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, menjelaskan urgensi adanya intervensi harga ini. Ia memaparkan bahwa biaya operasional pasar reguler untuk rute antar-pulau di Papua, khususnya jalur Jayapura-Biak dan Jayapura-Serui, sebelumnya berada di kisaran Rp750 ribu hingga Rp800 ribu. Angka tersebut dianggap memberatkan bagi masyarakat, sehingga Pemprov Papua mengalokasikan pagu anggaran lebih dari Rp4 miliar untuk mendukung kelancaran pelayanan pelayaran pada rute-rute prioritas tersebut.
Kesiapan Armada dan Jadwal Operasional
Implementasi program ini direncanakan secara sistematis dengan menjadwalkan pelayaran perdana skema subsidi pada 18 November 2026 menggunakan kapal KM Cantika Lestari 77. Realisasi anggaran akan disesuaikan dengan frekuensi perjalanan kapal selama masa kontrak yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Untuk memastikan ketersediaan dan kualitas layanan, penyedia jasa pelayaran PT Belibis Papua Mandiri menyatakan kesiapannya penuh. Perusahaan tersebut mengerahkan tiga armada kapal cepat, yaitu KM Cantika Lestari 77, KM Cantika Lestari 88, dan Express Bahari 99, untuk menjangkau seluruh rute yang disepakati.
Target Rute Prioritas dan Jangkauan Layanan
Program subsidi tahap awal difokuskan pada rute yang memiliki tingkat keterisian penumpang tinggi serta kebutuhan logistik dan sosial yang masif di penghujung tahun. Rute yang diprioritaskan meliputi:
- Jayapura-Biak (pulang pergi)
- Jayapura-Serui (pulang pergi)
- Angkutan antar-rute lain seperti Jayapura-Mamberamo, Bariwaro, Sawai, hingga Waropen
Haji Misba, dari PT Belibis Papua Mandiri, menegaskan komitmen mereka dalam menyediakan rute-rute tersebut untuk memastikan konektivitas tetap terjaga di tengah musim liburan. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat Papua sekaligus memperlancar mobilitas orang dan barang di berbagai kabupaten di provinsi tersebut.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

MAKI Beberkan Inisial Tiga Pegawai KPK Diduga Bocorkan Dokumen Korupsi ATR/BPN

Kebocoran RFI Bongkar Operasi Rahasia 'Volia': Militer Prancis Diam-diam Latih Pasukan Ukraina di Luar Pengawasan Parlemen

Beban Logistik Laut: Tantangan Utama Pembangunan Kepulauan Seribu Menurut Bupati
