Sidang Etik Eko Hadi Digelar Selasa, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Penegakan Hukum Kasus Penyadapan
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Proses penegakan kode etik Polri terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjerat pejabat tinggi polisi segera memasuki tahap krusial.
- Komjen Hendro Pandowo ditunjuk secara resmi untuk memimpin sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso .
- Langkah ini menjadi sorotan utama di tengah beredarnya isu penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto , sebuah skandal yang kini melibatkan empat jenderal aktif sebagai tersangka di Bareskrim Polri.
Proses penegakan kode etik Polri terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjerat pejabat tinggi polisi segera memasuki tahap krusial. Komjen Hendro Pandowo ditunjuk secara resmi untuk memimpin sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Langkah ini menjadi sorotan utama di tengah beredarnya isu penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sebuah skandal yang kini melibatkan empat jenderal aktif sebagai tersangka di Bareskrim Polri.
Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Bagian Penmas Divisi Humas Polri, mengonfirmasi bahwa sidang akan berlangsung di Divisi Propam Polri pada Selasa (17/11). Dalam susunan majelis, posisi wakil ketua diisi oleh Irjen Agus Dwi Hermawan, Aslog Polri, sementara tiga anggota lainnya terdiri dari Irjen Untung Widiatmoko (Kadiv Hubinter), Irjen Arie Ardian Rishadi (Kakortas Tipidkor), dan Irjen Toni Ariadi Efendi (Widyaiswara Sespim Lemdiklat). Trunoyudo menegaskan, seluruh rangkaian persidangan diupayakan berjalan dengan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional guna menjamin akuntabilitas institusi.
Pelanggaran Ganda dan Dugaan Permufakatan Ilegal
Persoalan etik yang disangkakan kepada Eko Hadi tidak hanya terkait dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut penyalahgunaan wewenang secara sistematis. Berdasarkan temuan awal, Eko Hadi diduga melakukan akses ilegal melalui Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Dugaan pelanggaran ini mencakup ketidakprofesionalan, ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam mengakses data sensitif. Perbuatan tersebut diduga dilakukan saat Eko Hadi menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika ia menjalankan tugas sebagai Plt Kabagmon Robinopsnal, sebuah periode krusial dalam pengelolaan operasi kepolisian.
Akibat dari tindakan tersebut, Eko Hadi dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang dijuncto-kan dengan ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi. Sanksi yang mengancam bukan hanya pencopotan dari jabatan, melainkan juga potensi pemberhentian tetap dari dinas kepolisian jika terbukti bersalah di hadapan majelis hakim etik.
Konteks Pidana: Empat Jenderal Tersangka dan Ancaman Hukum Berat
Pemanggilan Eko Hadi untuk sidang etik sejatinya adalah bagian dari proses pidana yang lebih besar yang ditangani Bareskrim Polri. Sebelumnya, institusi telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain Irjen Eko Hadi Santoso, daftar tersangka mencakup eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan eks Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi. Ketiga tersangka tersebut, kecuali Eko Hadi yang berstatus aktif, saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Para tersangka dijerat dengan pasal-pasal berat dalam hukum pidana, termasuk Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Menurut temuan awal penyidik, korban penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, melainkan juga menyasar pihak-pihak lain yang masih dalam proses pendalaman. Sidang etik yang dipimpin Komjen Hendro Pandowo menjadi momentum vital bagi Polri untuk menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas dan membersihkan institusi dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan hukum negara.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Antisipasi Siklon: BNPB Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca di Sumut dan Aceh untuk Cegah Banjir

IHSG Koreksi 0,44% di Awal Pekan, 10 Saham Ini Jadi Magnet Aksi Beli Asing

Dari Mitigasi Bencana hingga Koperasi Pesantren: Lima Agenda Strategis Nasional di Bawah Komando Kristomei dan Muhaimin
