RUU Kadin Dikebut: Pembentukan Lembaga Sengketa Bisnis Jadi Kunci Iklim Usaha Pasti
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Penegasan ini menandai dimulayanya proses legislasi yang bertujuan memodernisasi kerangka hukum organisasi Kadin yang telah berjalan sejak era Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 .
- Pembaruan regulasi ini dinilai mendesak karena landscape industri saat ini telah mengalami transformasi signifikan.
- Adisatrya menjelaskan bahwa dinamika seperti perubahan struktur industri, integrasi perdagangan global, serta percepatan digitalisasi menciptakan tuntutan baru terhadap keberlanjutan dan daya saing.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kini memuat pengaturan krusial terkait pembentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Inisiatif DPR ini dirancang untuk memfasilitasi perselisihan antaranggota melalui mekanisme mediasi dan/atau arbitrase, sebuah langkah strategis untuk memberikan jalan keluar yang efektif dan profesional bagi dunia usaha. "Kehadiran mekanisme tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih pasti," ujar Adisatrya dalam rapat kerja bersama pemerintah di Gedung DPR RI Jakarta, Senin. Penegasan ini menandai dimulayanya proses legislasi yang bertujuan memodernisasi kerangka hukum organisasi Kadin yang telah berjalan sejak era Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987.
Pembaruan regulasi ini dinilai mendesak karena landscape industri saat ini telah mengalami transformasi signifikan. Adisatrya menjelaskan bahwa dinamika seperti perubahan struktur industri, integrasi perdagangan global, serta percepatan digitalisasi menciptakan tuntutan baru terhadap keberlanjutan dan daya saing. Oleh karena itu, Kadin perlu memiliki kelembagaan yang lebih relevan dan adaptif. Selain mekanisme penyelesaian sengketa, RUU ini secara komprehensif mengatur ulang kedudukan Kadin, fungsi advokasi, kebijakan, pembinaan dan pendampingan, kode etik, majelis kehormatan, hingga sistem data dan informasi yang terintegrasi.
Pemerintah Serahkan DIM untuk Memperkuat Tata Kelola Mandiri
Dalam rapat yang sama, pemerintah secara resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kadin kepada Komisi VI DPR RI. Dokumen ini memuat masukan penting yang berfokus pada penegasan posisi Kadin sebagai induk organisasi yang mandiri. Pokok-pokok perhatian pemerintah meliputi keselarasan kedudukan dan fungsi Kadin dengan kewenangan sektoral, khususnya dalam penerbitan dokumen perdagangan luar negeri. Selain itu, ada penekanan pada penguatan peran serta keanggotaan, dan perbaikan tata kelola dan pengawasan untuk memastikan akuntabilitas lembaga. Serah terima DIM ini menjadi fondasi awal bagi diskusi teknis yang lebih mendalam antara legislatif dan eksekutif.
Target Finalisasi Legislasi di Masa Persidangan II 2026โ2027
Sebagai respons atas penyerahan DIM tersebut, Komisi VI DPR RI menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pembahasan RUU bersama pemerintah dalam pembicaraan tingkat I. Dengan kompleksitas isu yang mencakup aspek hukum, ekonomi, dan tata kelola, proses legislasi ditargetkan berjalan secara efektif dan tepat waktu. Adisatrya menyampaikan bahwa target utama adalah merampungkan pembahasan RUU Kadin ini pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026โ2027. Target ini memberikan batas waktu jelas bagi seluruh pihak untuk menyempurnakan draft final yang akan menjadi acuan baru bagi pemberdayaan sektor industri dan perdagangan nasional di masa mendatang.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kapolda NTT Tebas Integritas: Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang Dijamin Bebas Intervensi

Kemnaker Klarifikasi: Dana Cadangan Pesangon Belum Ditetapkan untuk Danantara

IHSG Didera Sentimen Negatif Global, Rupiah di Ambang Keputusan Suku Bunga BI
