Respons Resmi Pemprov DKI: Foto Gibran Diturunkan di Seluruh Kantor Pemerintahan Pasca Pengunduran Diri
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung , menegaskan bahwa keputusan ini diambil untuk menjaga kepatuhan protokol resmi serta menghindari munculnya misinterpretasi di tengah masyarakat.
- Konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk Hindari Polemik Pramono Anung menjelaskan bahwa sebelum implementasi, Pemprov DKI telah melakukan konsultasi intensif dengan pemerintah pusat.
- Langkah ini bertujuan memastikan bahwa penyesuaian atribut visual di kantor-kantor dinas tidak menimbulkan kebingungan atau polemik yang tidak perlu.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah administratif yang tegas dengan resmi menurunkan foto Gibran Rakabuming Raka dari seluruh kantor pemerintahan di wilayah DKI, menyusul pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden RI. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa keputusan ini diambil untuk menjaga kepatuhan protokol resmi serta menghindari munculnya misinterpretasi di tengah masyarakat. Proses penurukan foto ini dilaksanakan secara serentak mulai Senin (16/11/2026), menandai fase akhir dari proses transisi kepemimpinan di lingkup eksekutif pusat yang kini diproses secara resmi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk Hindari Polemik
Pramono Anung menjelaskan bahwa sebelum implementasi, Pemprov DKI telah melakukan konsultasi intensif dengan pemerintah pusat. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa penyesuaian atribut visual di kantor-kantor dinas tidak menimbulkan kebingungan atau polemik yang tidak perlu. "Supaya ini tidak menjadi misinterpretasi ataupun apa pun. Kemarin Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat mengenai foto presiden dan wakil presiden," ujar Pramono seusai acara groundbreaking pembangunan Pasar Senen Blok VI. Ia mengungkapkan bahwa pihak pusat memberikan persetujuan atau blessing resmi untuk mencopot foto tersebut karena surat pengunduran diri Gibran telah diproses secara sah di MPR.
Cakupan Penurunan dan Proses Penggantian Wapres
Proses penurunan foto dilakukan secara masif dan menyasar berbagai tingkatan instansi di DKI Jakarta. Berikut adalah rincian lokasi yang terdampak oleh kebijakan ini:
- Kantor kecamatan dan kelurahan.
- Kantor wali kota dan bupati (di wilayah yang termasuk kepengurusan DKI jika ada, atau konteks umum pemerintahan daerah terkait).
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- Balai Kota DKI Jakarta sebagai pusat komando pemerintahan provinsi.
Di samping penataan fisik tersebut, Pramono menegaskan bahwa mekanisme penentuan pengganti Wakil Presiden saat ini tengah berjalan. Proses ini melibatkan pemerintah pusat, Presiden Prabowo Subianto, dan MPR. Kebijakan serentak ini memastikan bahwa seluruh aparatur pemerintah di Jakarta tetap mengikuti alur prosedural konstitusional yang baku selama masa transisi kepemimpinan nasional.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Jadwal Pelantikan Wapres Mundur Jadi 9 Desember, Prabowo Usul Kaji Koalisi

Konservasi Badak Jawa: Prioritaskan Ekosistem Ujung Kulon Sebelum Translokasi ke Alas Purwo

Geger di Klaten: Rumah Warga Terancam oleh Sarang Ular Berbisa dan Piton
