Pemerintah Usulkan RUU Kadin Baru: Memperkuat Peran UMKM dan Kemitraan Usaha Besar
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Usulan ini merupakan bagian dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diserahkan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Senin (27/10/2025).
- Lebih dari itu, usulan kunci adalah penguatan kemitraan antara usaha besar dan UMKM serta pembinaan hubungan harmonis antara pelaku usaha dan pekerja.
- Budi Santoso menjelaskan bahwa penguatan peran ini krusial untuk meningkatkan daya saing UMKM yang saat ini masih menghadapi tantangan serius terkait produktivitas, akses pasar, dan pemenuhan standar global.
Sebagaimana dicatat ANTARA News, Pemerintah Indonesia mengusulkan revisi Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) guna memperkuat peran lembaga tersebut dalam membangun kemitraan antara pelaku usaha besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usulan ini merupakan bagian dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diserahkan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Senin (27/10/2025). Langkah strategis ini bertujuan mengubah Kadin dari sekadar wadah komunikasi menjadi jembatan efektif yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan dunia usaha, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi anggota, terutama sektor UMKM.
Penguatan Peran Kadin dalam Ekosistem Ekonomi
Dalam DIM RUU Kadin, pemerintah secara eksplisit mengusulkan agar Kadin berperan aktif dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta mendorong transformasi digital dan promosi investasi. Lebih dari itu, usulan kunci adalah penguatan kemitraan antara usaha besar dan UMKM serta pembinaan hubungan harmonis antara pelaku usaha dan pekerja. Budi Santoso menjelaskan bahwa penguatan peran ini krusial untuk meningkatkan daya saing UMKM yang saat ini masih menghadapi tantangan serius terkait produktivitas, akses pasar, dan pemenuhan standar global.
- Peran vokasi dan SKKNI untuk meningkatkan sumber daya manusia.
- Dorongan transformasi digital dan promosi investasi.
- Pengembangan kemitraan strategis antara korporasi besar dan UMKM.
Mekanismenya: Memperluas Jangkauan Keanggotaan Kadin
Untuk memperluas jangkauan dan keanggotaan Kadin, pemerintah mengusulkan mekanisme di mana Kadin memfasilitasi pemberian keanggotaan bagi pelaku usaha yang mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan perusahaan. Langkah ini diharapkan dapat mengintegrasikan UMKM ke dalam jaringan Kadin secara lebih luas. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menyambut usulan ini dengan menekankan perlunya Kadin diperkuat agar tidak hanya berfungsi sebagai representasi, tetapi juga menjadi jembatan kebijakan. RUU ini merupakan inisiatif DPR untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, dengan melibatkan kementerian terkait seperti Kementerian Investasi, Perindustrian, dan Kementerian UMKM untuk membahasnya secara komprehensif.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kapolda NTT Tebas Integritas: Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang Dijamin Bebas Intervensi

Kemnaker Klarifikasi: Dana Cadangan Pesangon Belum Ditetapkan untuk Danantara

IHSG Didera Sentimen Negatif Global, Rupiah di Ambang Keputusan Suku Bunga BI
