OJK Terapkan Syarat Penghasilan Rp3 Juta untuk Paylater, Regulator Akui Masih Ada Celah Risiko
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperketat aturan main dalam ekosistem pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater dengan menetapkan batasan kualifikasi ketat bagi calon debitur.
- Langkah ini diambil untuk memperkuat pelindungan konsumen sekaligus memastikan bahwa pembiayaan disalurkan kepada debitur yang memiliki kemampuan membayar yang jelas.
- Implementasi PADK dan Peran Pengawasan OJK Implementasi aturan ini tidak hanya berfokus pada pendataan awal, tetapi juga mencakup mekanisme pengawasan ketat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperketat aturan main dalam ekosistem pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater dengan menetapkan batasan kualifikasi ketat bagi calon debitur. Melalui kebijakan terbaru, setiap pengguna yang ingin mengakses layanan paylater melalui perusahaan pembiayaan kini diwajibkan memiliki usia minimal 18 tahun serta penghasilan bruto rata-rata minimal Rp3 juta per bulan. Ketentuan ini merupakan bagian dari penguatan pengaturan melalui Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) BNPL yang penerapannya diwajibkan paling lambat pada 1 Juli 2026, bertujuan untuk menekan angka kredit macet dan memastikan penyaluran dana kepada pihak yang secara finansial mampu membayar.
Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, menegaskan bahwa seluruh penyelenggara BNPL perusahaan pembiayaan telah menerapkan ketentuan analisis kelayakan calon debitur tersebut. "Ketentuan analisis kelayakan calon debitur dan/atau debitur, termasuk minimum usia dan penghasilan bruto rata-rata, telah diterapkan oleh seluruh Penyelenggara BNPL Perusahaan Pembiayaan," ujar Agusman dalam keterangan tertulis pada Senin (16/11/2026). Langkah ini diambil untuk memperkuat pelindungan konsumen sekaligus memastikan bahwa pembiayaan disalurkan kepada debitur yang memiliki kemampuan membayar yang jelas.
Implementasi PADK dan Peran Pengawasan OJK
Implementasi aturan ini tidak hanya berfokus pada pendataan awal, tetapi juga mencakup mekanisme pengawasan ketat. OJK secara aktif memantau kepatuhan penyelenggara, termasuk dalam aspek penerapan manajemen risiko internal perusahaan. Apabila ditemukan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur, regulator akan meminta perusahaan untuk melakukan perbaikan dan mengambil langkah pengawasan lebih lanjut. Penekanan pada analisis kelayakan ini diharapkan mampu menyaring masyarakat yang rentan terhadap beban utang berlebihan sejak dari tahap awal aplikasi. Dalam upaya memperketat pengawasan sektor keuangan, BI dan OJK sepakat satukan penyelesaian sengketa sektor keuangan di luar pengadilan, yang menjadi bagian dari strategi komprehensif dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga jasa keuangan.
Tantangan Efektifitas Batas Penghasilan Minimum
Meskipun regulasi telah diberlakukan, penerapan batas penghasilan minimum Rp3 juta masih menyisakan tantangan tersendiri bagi efektivitas pengendalian risiko. Kemampuan seseorang dalam membayar cicilan tidak semata-mata ditentukan oleh besaran pendapatan bulanan, melainkan juga dipengaruhi oleh variabel lain seperti jumlah utang yang sudah ada, besaran pengeluaran rutin, serta kewajiban keuangan lainnya. Oleh karena itu, batas penghasilan tersebut belum tentu sepenuhnya mencerminkan kemampuan aktual seseorang dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang secara lancar dan berkelanjutan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera untuk Hadapi Musim Hujan, TNI Didorong Turun Tangan

Eisenkot Kecam Kekerasan Pemukim sebagai 'Terorisme Yahudi', Akui Ben-Gvir dan Smotrich Picu Anarki di Tepi Barat

PLN Manado Salurkan 210 Lember Seng dan Beras untuk Revitalisasi Warga Passo Terdampak Puting Beliung
