BI dan OJK Sepakat Satukan Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan di Luar Pengadilan
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menandatangani petunjuk pelaksanaan bersama untuk mengoperasionalkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan pada Senin (16/11/2026).
- Langkah strategis ini dilakukan untuk menyatukan mekanisme penyelesaian sengketa yang sebelumnya terpisah, yakni di sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran.
- Pedoman Koordinasi Lintas Lembaga Dicky menjelaskan bahwa petunjuk pelaksanaan ini memberikan pedoman koordinasi yang jelas bagi Bank Indonesia dan OJK.
Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menandatangani petunjuk pelaksanaan bersama untuk mengoperasionalkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan pada Senin (16/11/2026). Langkah strategis ini dilakukan untuk menyatukan mekanisme penyelesaian sengketa yang sebelumnya terpisah, yakni di sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran. Penandatanganan dokumen tersebut dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, dan Anggota Dewan Komisioner OJK, Dicky Kartikoyono.โ
Penyatuan ini merupakan implementasi langsung dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Menurut Dicky Kartikoyono, lembaga alternatif ini berfungsi sebagai wadah penyelesaian sengketa antara konsumen dan Pelaku Usaha Sektor Keuangan di luar jalur pengadilan, dengan tujuan memberikan perlindungan yang lebih efektif dan terintegrasi.
Pedoman Koordinasi Lintas Lembaga
Dicky menjelaskan bahwa petunjuk pelaksanaan ini memberikan pedoman koordinasi yang jelas bagi Bank Indonesia dan OJK. Ruang lingkup koordinasi tersebut mencakup aspek kelembagaan, pelaporan, pengenaan sanksi, hingga pemberian perintah tertulis. Dengan adanya aturan main ini, kedua lembaga tersebut dapat menjalankan kewenangannya masing-masing secara sinergis dalam berkoordinasi dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan.
Perubahan Paradigma Sengketa Hukum
Perbedaan mendasar antara sistem lama dan baru terletak pada alur penyelesaian sengketa. Sebelumnya, jika sengketa tidak terselesaikan di tingkat internal, perkara langsung dibawa ke pengadilan. Kini, berdasarkan aturan baru, sengketa yang gagal di internal wajib diselesaikan terlebih dahulu di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan sebelum menempuh jalur litigasi. Perubahan ini diharapkan mampu mengurangi beban perkara di pengadilan sekaligus mempercepat proses keadilan bagi konsumen sektor keuangan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

BPBD Jember Minta Warga Waspada Cuaca Ekstrem Masa Pancaroba

Bupati Halikinnor Resmikan Puskesmas Gunung Makmur, Layani 8.000 Warga Kotim

Sultan HB X Perketat Arsitektur Ketahanan Ekonomi DIY Antisipasi Lonjakan Inflasi Akhir Tahun
