OJK dan BI Perkuat LAPS-SK: Konsumen Wajib Urus Sengketa di Luar Pengadilan Sebelum ke Hakim
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Regulator keuangan Indonesia melakukan langkah strategis dengan memperkuat jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SK) .
- Langkah ini dituangkan dalam penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bersama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) , yang secara signifikan mengubah alur hukum bagi para nasabah.
- Dicky menegaskan bahwa konsumen yang tidak mencapai kesepakatan melalui mekanisme penyelesaian pengaduan internal ( internal dispute resolution ) diarahkan untuk menempuh jalur LAPS-SK.
Regulator keuangan Indonesia melakukan langkah strategis dengan memperkuat jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SK). Langkah ini dituangkan dalam penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bersama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), yang secara signifikan mengubah alur hukum bagi para nasabah. Kini, penyelesaian sengketa perdata yang gagal diselesaikan melalui mekanisme internal menjadi prasyarat mutlak sebelum konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebuah perubahan yang dirancang untuk mengurangi beban perkara perdata di lembaga peradilan.
Kewajiban LAPS-SK sebagai Gerbang Utama Penyelesaian Sengketa
Dicky Kartikoyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK, menjelaskan bahwa penguatan ini memperluas cakupan LAPS-SK hingga mencakup sengketa yang melibatkan penyelenggara di bidang sistem pembayaran. Dicky menegaskan bahwa konsumen yang tidak mencapai kesepakatan melalui mekanisme penyelesaian pengaduan internal (internal dispute resolution) diarahkan untuk menempuh jalur LAPS-SK. "Kalau yang lalu internal dispute resolution tidak bisa sepakat, konsumen mungkin bisa langsung ke pengadilan. Tapi sekarang ini pengadilan bilang ke OJK, tolong kurangi permasalahan perdata dari industri jasa keuangan yang masuk pengadilan. Selesaikan terlebih dahulu di LAPS," ujar Dicky dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta. Mekanisme ini menjadikan LAPS-SK sebagai fasilitator wajib sebelum proses litigasi di pengadilan dimulai, memastikan beban peradilan tidak lagi menjadi tujuan utama penyelesaian konflik konsumen.
Efisiensi Proses dan Peniadaan Pengaduan Redundan
Salah satu implikasi paling krusial dari Juklak Bersama ini adalah penghapusan kebingungan birokratis bagi konsumen. Dicky memperingatkan bahwa dalam praktiknya, seringkali terjadi pengaduan yang berulang dan tumpang tindih antar lembaga. "Konsumen tidak perlu pindah dari satu pintu ke pintu yang lain mengadu ini, mengadu itu. Bahkan redundant ngadu ke BI, ngadu ke OJK," ucapnya. Dengan adanya mediator, arbiter, dan adjudikator independen bersertifikasi di bawah fasilitasi LAPS-SK, konsumen hanya perlu menempuh satu jalur yang terstruktur dan koordinatif. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat resolusi konflik, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang lebih efisien bagi kedua belah pihak, konsumen maupun penyelenggara jasa keuangan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Habibie Factor Festival 2026: Transformasi Teori Retak Pesawat Menjadi Kerangka Solusi Lintas Disiplin

Kalsel Perkenalkan Nasi Astakona ke Delegasi Rusia dan Korsel di Festival Aruh Ganal 2026

Mahfud MD: Pengunduran Diri Gibran Tandai Era Baru Tata Negara RI
