KKP Perkuat Pengelolaan Perikanan Berbasis Data untuk Realisasi Ekonomi Biru
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggeser paradigma pengelolaan sumber daya ikan menuju pendekatan berbasis data dan kajian ilmiah yang ketat.
- Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Syahril Abd Raup menjelaskan bahwa agenda strategis mencakup evaluasi kepatuhan pemerintah provinsi dan penyusunan rencana kerja UPP tahun 2027.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggeser paradigma pengelolaan sumber daya ikan menuju pendekatan berbasis data dan kajian ilmiah yang ketat. Langkah strategis ini bertujuan memastikan pemanfaatan perikanan berjalan secara terukur dan berkelanjutan, di mana akurasi data menjadi fondasi vital untuk pengkajian stok ikan, penentuan kuota penangkapan, hingga perumusan kebijakan sektor. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa data kelautan dan perikanan bukan sekadar informasi, melainkan acuan krusial bagi kebijakan ekonomi biru melalui mekanisme Penangkapan Ikan Terukur.
Fokus Empat Program Prioritas dan Koordinasi Wilayah
Dalam kerangka implementasinya, KKP menggelar Pertemuan Tahunan IX Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI 573 dan 712 serta Sidang Tahunan III Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) di Bandung, Jawa Barat, pada 11-13 November 2026. Acara ini dirancang sebagai ruang koordinasi untuk menyelaraskan empat program prioritas KKP, yaitu Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), modernisasi pelabuhan perikanan, dan modernisasi armada perikanan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menekankan bahwa pengelolaan perikanan tidak boleh parsial, sehingga UPP WPPNRI harus berfungsi sebagai forum dialog yang menghasilkan rekomendasi operasional yang bisa ditindaklanjuti langsung oleh para pemangku kepentingan.
Optimalisasi Data Lapangan untuk Akurasi Stok Ikan
Sisi teknis pengelolaan dipertajam melalui penentuan titik sampling pendaratan ikan yang lebih akurat, termasuk di lokasi-lokasi KNMP, untuk meningkatkan kualitas input data. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Syahril Abd Raup menjelaskan bahwa agenda strategis mencakup evaluasi kepatuhan pemerintah provinsi dan penyusunan rencana kerja UPP tahun 2027. Dengan informasi lapangan yang lebih komprehensif, pengkajian stok ikan diharapkan menjadi lebih presisi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga mencegah overfishing dan menjaga kelestarian ekosistem laut Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kemenpar Perkuat Transparansi Lewat Platform 'Halo Wonderful' dan Predikat Informatif

bank bjb Raih Liputan6 Good Impact Award 2026 atas Dampak Nyata Program UMKM

OJK Bocorkan Gelombang Baru Merger BPR di Jabodebek untuk Tegakkan Single Presence Policy
