FFI Gugat Keberatan Resmi ke FIFA dan AFC: SK Penunjukan Plt Ketum oleh PSSI Dinilai Ilegal
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- FFI menguraikan lima poin krusial yang menjadi dasar gugatan keberatan tersebut.
- Mengabaikan rekomendasi PSSI sendiri yang telah mengakui otoritas Kongres FFI dalam mensahkan AD/ART FFI pada Kongres 12 Mei 2026.
- Proses penerbitan SK dilakukan tanpa prosedur teguran tertulis dari Badan Yudisial serta mengabaikan hak membela diri sesuai Pasal 16 ayat 6 dan Pasal 26 ayat 10 Statuta PSSI 2025.
Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, secara tegas mengajukan keberatan resmi terhadap SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum. Langkah tegas ini diambil setelah FFI menerima surat keputusan tersebut yang dianggap cacat hukum dan melampaui kewenangan, sehingga memaksa organisasi futsal tertinggi di Indonesia ini untuk melampirkan surat keberatan kepada FIFA dan AFC guna menegaskan posisi hukum mereka. Dalam keterangan resminya pada hari Senin, FFI menegaskan bahwa kepengurusan masa jabatan 2024โ2028 tetap sah dan memiliki legitimasi penuh berdasarkan mandat Kongres Luar Biasa (KLB) 3 Oktober 2024 serta Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026.
FFI menguraikan lima poin krusial yang menjadi dasar gugatan keberatan tersebut. Secara spesifik, cacat formil dan materiil yang dimaksud meliputi:
- Melampaui Kewenangan Statuta, karena pemilihan dan pemberhentian Ketua Umum adalah wewenang mutlak Kongres FFI (Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025), bukan hak prerogatif PSSI.
- Mengabaikan rekomendasi PSSI sendiri yang telah mengakui otoritas Kongres FFI dalam mensahkan AD/ART FFI pada Kongres 12 Mei 2026.
- Proses penerbitan SK dilakukan tanpa prosedur teguran tertulis dari Badan Yudisial serta mengabaikan hak membela diri sesuai Pasal 16 ayat 6 dan Pasal 26 ayat 10 Statuta PSSI 2025.
- Kecacatan hukum dalam konsideran SK yang tidak merujuk pasal spesifik serta pencabutan SK lama tanpa dasar dokumen yang valid.
- Terjadinya anomali kuorum dan konflik kepentingan, di mana klaim 48 surat permohonan KLB terindikasi tekanan terhadap Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) dan tidak memiliki verifikasi bukti yang kuat.
Imbas Hukum dan Tekanan ke Lembaga Sepak Bola Dunia
Keberatan yang ditembuskan ke FIFA dan AFC ini menjadi sinyal serius bahwa sengketa internal organisasi Indonesia mulai mendapat sorotan internasional. Michael Victor Sianipar menegaskan bahwa FFI tidak menghindari mekanisme KLB, melainkan meminta keadilan prosedural. Apabila dokumen permohonan KLB terbukti sah dan memenuhi syarat 2/3 pemilik hak suara, FFI berkomitmen untuk menyelenggarakannya sendiri sesuai Pasal 31 AD/ART FFI. Pernyataan ini sekaligus memvalidasi bahwa segala pergantian kepemimpinan harus mengikuti jalur yang telah disahkan Kementerian Hukum, bukan melalui keputusan sepihak dari induk organisasi sepak bola nasional yang dianggap mengaburkan aturan main.
Ajakan untuk Kepastian Hukum dan Itikad Baik
Sebagai solusi konstruktif, FFI mendesak PSSI untuk segera mencabut SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 dan menyerahkan salinan 48 surat permohonan KLB beserta Berita Acara Rapat Exco tanggal 28 Agustus 2026 untuk diverifikasi. Merujuk pada Pasal 91 Statuta PSSI 2025, Michael mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang imparsial dalam tenggat 30 hari kerja. Jika mediasi ini gagal, FFI tidak ragu untuk menempuh jalur Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI). "Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum... masih ada ruang untuk mengoreksi cacat prosedur," tegas Michael. Ia juga mengimbau publik dan komunitas sepak bola untuk mengawal kasus ini demi menjaga marwah organisasi, karena ketidakpastian hukum saat ini dinilai dapat menghambat persiapan timnas futsal yang akan berlaga di Kejuaraan ASEAN Futsal 2026 di Thailand pada 5-13 April mendatang.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Jadwal Pelantikan Wapres Mundur Jadi 9 Desember, Prabowo Usul Kaji Koalisi

Konservasi Badak Jawa: Prioritaskan Ekosistem Ujung Kulon Sebelum Translokasi ke Alas Purwo

Geger di Klaten: Rumah Warga Terancam oleh Sarang Ular Berbisa dan Piton
