Dorongan Komnas HAM: Kementerian HAM Jadi Titik Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Pengungsi Papua
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Amiruddin memberikan peringatan tegas terkait korelasi antara operasi keamanan dan jumlah pengungsi.
- "Dalam konteks HAM, kita setuju atau tidak, pengungsi atau masyarakat yang bergerak jadi pengungsi tidak terlepas dari problem keamanan.
- Saya perhatikan kondisi di lapangan, operasi masih dilakukan.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan pengungsi di Papua, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan hak asasi. Dalam Rapat Koordinasi Isu Pengungsi di Tanah Papua yang diselenggarakan oleh Kementerian HAM di Jakarta, Senin (16/11/2026), Amiruddin Al Rahab, anggota Komnas HAM, menegaskan bahwa pengungsi di wilayah Papua Tengah dan Pegunungan menjadi sorotan krusial, baik secara domestik maupun internasional. Ia menyatakan bahwa penanganan pengungsi harus mengutamakan keselamatan serta keberlangsungan hidup masyarakat yang telah lama meninggalkan tempat tinggal mereka, di tengah dinamika keamanan yang terus berfluktuasi.
Amiruddin memberikan peringatan tegas terkait korelasi antara operasi keamanan dan jumlah pengungsi. "Dalam konteks HAM, kita setuju atau tidak, pengungsi atau masyarakat yang bergerak jadi pengungsi tidak terlepas dari problem keamanan. Saya perhatikan kondisi di lapangan, operasi masih dilakukan. Kalau operasi masih dilakukan secara masif akan berdampak pada jumlah pengungsi yang bertambah," ujarnya. Dari sini, ia mengusulkan agar Kementerian HAM menjadi titik sentral koordinasi antarkementerian dan lembaga. Usulan ini bertujuan agar pemenuhan hak pengungsi dapat dilakukan secara terpadu, mencakup akses kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan bantuan sosial.
Urgensi Koordinasi Terpusat di Kementerian HAM
Anggota Komnas HAM tersebut menekankan bahwa pengungsian berkepanjangan berpotensi membuat masyarakat kehilangan akses terhadap layanan vital seperti kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan mata pencaharian. Jika dibiarkan tanpa intervensi strategis, kondisi ini akan mengancam keberlangsungan generasi berikutnya di Papua. Oleh karena itu, pembentukan titik koordinasi di bawah naungan Kementerian HAM dianggap esensial untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan HAM terpenuhi secara komprehensif dan tidak parsial.
Langkah Konkret Lintas Kementerian
Munafrizal Manan, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM, mengakui bahwa persoalan pengungsi merupakan isu HAM yang paling konkret dan mendesak, meskipun data pasti mengenai jumlah pengungsi belum tersedia secara akurat. Munafrizal menjelaskan dampak pengungsian mencakup berbagai spektrum hak, termasuk hak atas keselamatan, kesehatan, pangan, pendidikan, ekonomi, sosial, hak masyarakat adat, serta perlindungan kelompok rentan. Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis, meliputi:
- Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
- Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan Komisi Nasional Disabilitas.
- Kemenko Polkam, TNI, dan Polri.
- Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Munafrizal berharap pertemuan ini menghasilkan rumusan langkah penanganan yang dapat segera dieksekusi. "Setelah pertemuan ini, kita bisa menghasilkan rumusan konkret untuk bisa dieksekusi sehingga pengungsi di Papua bisa lebih baik. Langkah apa yang bisa kita lakukan sehingga kondisi di sana jadi lebih baik," ucapnya, menandai komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti isu kemanusiaan ini secara nyata.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kaltara Luncurkan 45 Agenda CoE 2027: Strategi Besar Promosi Wisata dan Ekonomi Kreatif

Transformasi Digital Dorong Produksi Beras Naik 13%, NTP Tembus Capaian Tertinggi 33 Tahun

PB IDI Desak Penguatan Pengawasan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep untuk Cegah Resistensi
