BI Tekankan Perlindungan Konsumen: Jangan Biarkan Serangan Siber Menggerus Kepercayaan Publik
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa meski frekuensi serangan siber pada sistem pembayaran masih tergolong minim, aspek keamanan tetap menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan publik.
- Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta , mengungkapkan hal ini dalam acara โKick-off Geber PK 2027โ di Jakarta, Senin (16/11/2026).
- Filianingsih menilai risiko siber tersebut hanya mencakup 0,001 persen dari total transaksi pembayaran digital sepanjang 2026, namun dampaknya terhadap psikologis pengguna tidak dapat diabaikan.
Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa meski frekuensi serangan siber pada sistem pembayaran masih tergolong minim, aspek keamanan tetap menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan publik. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan hal ini dalam acara โKick-off Geber PK 2027โ di Jakarta, Senin (16/11/2026). Filianingsih menilai risiko siber tersebut hanya mencakup 0,001 persen dari total transaksi pembayaran digital sepanjang 2026, namun dampaknya terhadap psikologis pengguna tidak dapat diabaikan.
Ia menggunakan metafora โkerikil kecilโ untuk menggambarkan skala serangan siber tersebut. Meskipun secara statistik terlihat kecil, Filianingsih menekankan bahwa setiap insiden keamanan dapat mengikis kepercayaan (*trust*) masyarakat secara signifikan. โKecil, tapi memengaruhi. Jadi tetap harus kita handle dengan baik,โ ujarnya. Bagi otoritas moneter, pengalaman bertransaksi yang aman adalah fondasi utama dalam membangun ekosistem pembayaran digital yang berkelanjutan, mengingat kepercayaan butuh waktu bertahun-tahun untuk dibangun namun dapat runtuh seketika akibat satu kali pengalaman buruk.
Studi Akademis: Persepsi Risiko Menghambat Transaksi Digital
Pernyataan tersebut diperkuat oleh data ilmiah yang dikutif Filianingsih dari sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of Financial Services Marketing. Penelitian terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia itu menunjukkan bahwa persepsi risiko keamanan dapat secara langsung menurunkan niat masyarakat untuk menggunakan layanan pembayaran digital. Temuan ini sejalan dengan tren global di negara-negara berkembang lainnya, di mana kasus penipuan dan gangguan keamanan sering kali menjadi penghambat utama pertumbuhan layanan keuangan digital. Filianingsih menekankan bahwa hal ini menegaskan kembali urgensi perlunya perlindungan efektif yang berjalan beriringan dengan perluasan akses, agar inklusi digital tidak justru meningkatkan kerentanan konsumen.
Inovasi Tanpa Pelindungan Akan Rapuh
Untuk memastikan keseimbangan antara inovasi dan keamanan, BI telah menetapkan regulasi ketat bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Filianingsih menegaskan bahwa perlindungan konsumen tidak boleh lagi dianggap sebagai pelengkap inovasi, melainkan menjadi prasyarat mutlak. โKita yakini bahwa inovasi tanpa perlindungan akan rapuh, sementara perlindungan tanpa adaptasi akan tertinggal,โ ujar dia. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat pengguna jasa keuangan digital di Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Antisipasi Siklon: BNPB Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca di Sumut dan Aceh untuk Cegah Banjir

IHSG Koreksi 0,44% di Awal Pekan, 10 Saham Ini Jadi Magnet Aksi Beli Asing

Dari Mitigasi Bencana hingga Koperasi Pesantren: Lima Agenda Strategis Nasional di Bawah Komando Kristomei dan Muhaimin
