BI Peringatan Keras: Skor Keberdayaan Konsumen RI Masih 'Kritis', Rawan Jebakan Penipuan Digital
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Bank Indonesia (BI) merilis temuan mengejutkan yang menegaskan bahwa masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya memiliki kapasitas untuk melindungi diri saat bertransaksi digital.
- Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta , mengungkapkan bahwa tingkat keberdayaan konsumen sistem pembayaran saat ini berada dalam kategori kritis .
- Data terbaru dari survei BI menunjukkan Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) 2026 mencapai 77,03 persen .
Bank Indonesia (BI) merilis temuan mengejutkan yang menegaskan bahwa masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya memiliki kapasitas untuk melindungi diri saat bertransaksi digital. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan bahwa tingkat keberdayaan konsumen sistem pembayaran saat ini berada dalam kategori kritis. Meskipun ada peningkatan signifikan dibandingkan tiga tahun lalu, para konsumen dinilai belum mencapai tahap 'berdaya' secara optimal, membuat mereka tetap rentan terhadap berbagai skema penipuan yang semakin canggih di era digital.
Data terbaru dari survei BI menunjukkan Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) 2026 mencapai 77,03 persen. Angka ini mencatatkan kenaikan sebesar 12,36 poin dibandingkan hasil survei tahun 2023 yang hanya bertengger di angka 64,67 persen. Filianingsih menegaskan, kenaikan indeks ini mencerminkan upaya edukasi yang berjalan, namun belum cukup untuk mengikis kesenjangan pemahaman risiko di kalangan masyarakat.
Analisis Kesenjangan: Mengapa Edukasi Saja Tidak Cukup?
Dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11), Filianingsih menjelaskan bahwa survei ini dilakukan setiap tiga tahun untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumen. Temuan mendalam menunjukkan adanya potensi kesenjangan keberdayaan yang signifikan antarkelompok masyarakat dan antarwilayah. Karena itu, ia menekankan bahwa strategi perlindungan ke depan harus dirancang lebih terarah dan spesifik, tidak sekadar menyamaratakan materi edukasi. 'Konsumen tidak dapat menjadi satu-satunya lapis pertahanan. Jika konsumen sudah pintar menghadapi kejahatan digital yang semakin canggih, itu saja tidak cukup,' tegasnya. Hal ini menandakan perlunya penguatan sistem oleh penyelenggara layanan dan koordinasi antar-lembaga yang lebih ketat.
Dimensi Regulasi: Aksesi OECD dan Peran OJK
Isu perlindungan konsumen ini juga memiliki dimensi regulasi internasional yang lebih luas. Dicky Kartikoyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK, menyatakan bahwa penguatan ekosistem ini menjadi perhatian krusial dalam proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hasil IKKSP akan digunakan BI sebagai acuan utama untuk menentukan sasaran wilayah prioritas program GEBER PK. Penguatan perlindungan ini tidak hanya soal keamanan transaksi, tetapi juga menjadi tolok ukur komitmen Indonesia dalam memenuhi standar global terkait hak dan edukasi konsumen.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Antisipasi Siklon: BNPB Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca di Sumut dan Aceh untuk Cegah Banjir

IHSG Koreksi 0,44% di Awal Pekan, 10 Saham Ini Jadi Magnet Aksi Beli Asing

Dari Mitigasi Bencana hingga Koperasi Pesantren: Lima Agenda Strategis Nasional di Bawah Komando Kristomei dan Muhaimin
