Bapperida Nabire Evaluasi Serapan Anggaran OPD untuk Tekan SiLPA dan Temuan Hukum
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Kabupaten Nabire mengambil langkah proaktif dalam menjaga integritas fiskal daerah dengan melakukan evaluasi ketat terhadap penyerapan anggaran dan progres kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- Mukayat , Kepala Bapperida Kabupaten Nabire, menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan hingga November 2026 ini bertujuan untuk mengukur capaian nyata di lapangan.
- Ia menegaskan bahwa peran Bapperida adalah sebagai mitra strategis bagi setiap OPD untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan semata-mata mencari kesalahan.
Kabupaten Nabire mengambil langkah proaktif dalam menjaga integritas fiskal daerah dengan melakukan evaluasi ketat terhadap penyerapan anggaran dan progres kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nabire kini fokus pada monitoring tahap II untuk memastikan tidak ada sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang melonjak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, sekaligus meminimalkan risiko temuan dari aparat penegak hukum di kemudian hari.
Mukayat, Kepala Bapperida Kabupaten Nabire, menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan hingga November 2026 ini bertujuan untuk mengukur capaian nyata di lapangan. Ia menegaskan bahwa peran Bapperida adalah sebagai mitra strategis bagi setiap OPD untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan semata-mata mencari kesalahan. "Harapan kita semua kegiatan itu dilaksanakan sesuai perencanaan supaya tidak ada temuan dari aparat penegak hukum (APH) di belakang," ujar Mukayat saat pertemuan di Nabire, Senin (16/11/2026). Data terkini menunjukkan APBD 2026 sebesar Rp1,55 triliun dengan tingkat penyerapan mencapai 77,7 persen atau sekitar Rp1,2 triliun.
Kepatuhan Administratif dan Efisiensi Kebijakan 2027
Di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi nasional, Bapperida meminta setiap OPD untuk tidak hanya mengejar target serapan, tetapi juga mengidentifikasi kegiatan yang dapat dilanjutkan secara berkelanjutan pada tahun 2027. Setiap perangkat daerah dituntut untuk transparan dalam menyampaikan kendala yang dihadapi agar dapat segera ditindaklanjuti secara kolektif. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan budaya kerja yang responsif di mana potensi hambatan teknis maupun birokratis dapat diatasi sebelum menjadi masalah hukum. Selain itu, fokus evaluasi juga meliputi kesesuaian antara progres kegiatan fisik dengan rencana yang telah disepakati sejak awal tahun anggaran berjalan.
Desakan Sekda: Percepatan Target Akhir November
Yulianus Pasang, Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, memperkuat arahan tersebut dengan meminta seluruh kepala OPD untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan fisik dan administratif sebelum akhir November 2026. Ia instruksikan setiap pimpinan OPD untuk memeriksa secara teliti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna memetakan kegiatan yang masih stagnan. "Apabila terdapat program yang tidak memungkinkan dilaksanakan sebelum pergeseran anggaran, saya minta OPD mengusulkan penyesuaian dengan tetap memperhatikan rencana kerja (Renja)," tegas Yulianus. Ia juga mewajibkan pelaksanaan evaluasi internal rutin setiap bulan agar kendala pelaksanaan dapat diketahui dan ditangani secara cepat, memastikan roda birokrasi Nabire tetap bergerak efisien dan akuntabel meskipun di bawah tekanan efisiensi anggaran.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Dorong Transformasi Digital, Pemkot Bekasi Jajaki Kolaborasi Strategis dengan The Habibie Center

PT Pupuk Indonesia Hadirkan Command Center Digital: 1.000 Truk dan 30 Kapal Dipantau Real-Time demi Ketahanan Pangan

Pupuk Indonesia Gandeng Teknologi Digital untuk Awasi 1.000 Truk Distribusi dan Jaga Ketahanan Pangan Nasional
