Yuke Yurike Minta Pemprov DKI Fokuskan Anggaran Terbatas untuk Penanganan Banjir dan Infrastruktur Lingkungan

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan skala prioritas yang ketat dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran. Ia mengingatkan bahwa kondisi fiskal saat ini berisiko memaksa penundaan sejumlah proyek fisik yang telah direncanakan, sehingga langkah strategis diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap pelayanan publik. "Pastinya akan ada dampak. Namun, kita berusaha seminimal mungkin dan seefektif mungkin agar tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat," tegas Yuke di Jakarta, Minggu.

Fokus utama yang perlu segera ditangani mencakup pekerjaan penurapan, pengerukan, hingga normalisasi sungai. Menurut Yuke, prioritas wilayah menjadi kunci, mengingat jika anggaran difokuskan untuk penanganan Sungai Ciliwung, misalnya, maka pekerjaan serupa di sungai atau wilayah lain kemungkinan besar harus menunggu giliran. Oleh karena itu, determinasi wilayah mana yang lebih dahulu mendapat penanganan harus dilakukan secara presisi untuk menjaga efektivitas mitigasi risiko bencana hidrometeorologi.

Penanganan Saluran Air dan Aspirasi Pendidikan

Selain isu infrastruktur banjir, Yuke menegaskan bahwa antisipasi lingkungan harus menjadi perhatian utama karena masih terdapat saluran air yang belum tertangani secara menyeluruh akibat luasnya cakupan wilayah administratif DKI. Di sektor lain, Komisi D juga menampung aspirasi masyarakat terkait kekhawatiran anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terancam putus sekolah. Yuke berkomitmen mencari solusi atas pengajuan tersebut, seraya meminta kelurahan dan kecamatan untuk berkolaborasi dalam menindaklanjuti aspirasi warga agar solusi dapat diterapkan secara lokal dan cepat.

Mekanisme LaporYuke.com dan Koordinasi Satpel

Untuk mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan, Yuke mengaku berkoordinasi dengan satuan pelaksana (Satpel) agar melakukan pengecekan fisik dan meneruskan laporan teknis kepada suku dinas (Sudin) terkait. Sebagai langkah transparansi dan responsivitas, Yuke menyediakan kanal pengaduan digital melalui LaporYuke.com. "Dengan LaporYuke.com, kami ingin masyarakat kapan pun dan siapa pun bisa menyampaikan laporan. Mereka juga bisa mengetahui apakah pengaduannya sudah dibaca atau ditindaklanjuti," ujarnya. Platform ini memungkinkan warga memantau status laporan mereka secara real-time, menciptakan sistem kontrol sosial yang efektif antara legislatif dan masyarakat dalam pengawasan pembangunan kota.