Wakil Ketua MPR Ingatkan Tambahan Anggaran Riset Rp6 Triliun Harus Terukur dan Jelas Dampaknya
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Lestari Moerdijat , Wakil Ketua MPR RI , mendesak agar penambahan anggaran riset nasional sebesar Rp6 triliun untuk tahun 2027 dimanfaatkan secara terukur dan tidak sekadar meningkatkan angka nominal.
- Rerie, sapaan akrabnya, menekankan bahwa kenaikan anggaran hanya bermakna jika terdapat indikator yang jelas mengenai serapan industri, produk, maupun kebijakan yang dihasilkan.
- Ketidakjelasan dampak menjadi perhatian utama Rerie.
Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR RI, mendesak agar penambahan anggaran riset nasional sebesar Rp6 triliun untuk tahun 2027 dimanfaatkan secara terukur dan tidak sekadar meningkatkan angka nominal. Pernyataan tegas ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk memastikan dana tersebut benar-benar berdampak pada daya saing bangsa, bukan lagi terjebak dalam siklus riset yang berakhir hanya pada laporan akademik. Rerie, sapaan akrabnya, menekankan bahwa kenaikan anggaran hanya bermakna jika terdapat indikator yang jelas mengenai serapan industri, produk, maupun kebijakan yang dihasilkan.
Ketidakjelasan dampak menjadi perhatian utama Rerie. Menurutnya, efektivitas pemanfaatan dana harus diukur dari keterkaitan langsung dengan sasaran pembangunan nasional. "Kenaikan anggaran riset hanya bermakna jika ada ukuran jelas: berapa yang terserap industri, berapa yang berujung pada produk atau kebijakan, dan bagaimana dampaknya pada daya saing bangsa. Tanpa itu, kita hanya mengulang siklus riset yang berhenti di laporan," tegas Rerie dalam keterangan resminya di Jakarta.
Gap Pendanaan: Ketergantungan Pemerintah vs Peran Industri
Struktur pendanaan riset Indonesia saat ini masih didominasi oleh pemerintah, mencapai sekitar 80 persen, sementara kontribusi industri di bawah 20 persen. Kondisi ini jauh tertinggal dari negara maju di mana industri menanggung 60-70 persen belanja riset, serta di bawah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Rerie menilai ketimpangan ini menandakan bahwa agenda riset berisiko tidak tersambung dengan kebutuhan pasar. "Kalau industri tidak ikut menanggung dan tidak memakai hasilnya, riset kita akan terus berputar di lingkaran yang sama: publikasi bertambah, tetapi produk dan lapangan kerja tidak tumbuh sepadan," ujarnya. Belanja riset dan pengembangan Indonesia saat ini tercatat hanya 0,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dorongan Transparansi dan Ekspansi Skema Co-Funding
Untuk menjawab tantangan tersebut, Rerie mendorong pemerintah untuk memperluas skema co-funding dengan industri dan menjadikan laporan tahunan anggaran riset transparan bagi publik. Beberapa poin yang harus dipenuhi dalam evaluasi anggaran 2027 meliputi:
- Indikator konversi komersialisasi riset yang bersifat kuantitatif dan terbuka, bukan sekadar jumlah publikasi ilmiah.
- Pelaporan tahunan yang memuat angka konversi industri dan capaian target pembangunan secara terbuka.
- Ekspansi skema kontribusi perusahaan (seperti kewajiban 15 persen yang sudah ada) menjadi syarat bagi program riset strategis yang dibiayai dana abadi.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kemenkop Perkuat Ekosistem Ekonomi Pesisir: Resmikan SPBUN Koperasi dan Lepas Ekspor Ikan ke Malaysia

Fenomena Semburan Gas di Serang Dikaji Ulang: Potensi Warisan Vulkanik Gunung Karang

Kayong Utara Gandeng Sang Hyang Seri Perkuat Kemandirian Benih dan Kesejahteraan Petani
