Bos DJP Bantah Usulan Bebas Pajak Pembalut, Serahkan Keputusan Penuhnya ke Mahkamah Konstitusi
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Isu kontroversial mengenai pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk pembalut menstruasi kini memuncak di meja hukum tertinggi negara.
- Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto , resmi menyatakan sikap tegas setelah adanya permohonan pengujian materiil yang teregister dengan nomor 406/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi.
- Permohonan ini mempertanyakan mengapa produk vital perempuan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam daftar barang yang dibebaskan dari PPN.
Isu kontroversial mengenai pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk pembalut menstruasi kini memuncak di meja hukum tertinggi negara. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, resmi menyatakan sikap tegas setelah adanya permohonan pengujian materiil yang teregister dengan nomor 406/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini mempertanyakan mengapa produk vital perempuan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam daftar barang yang dibebaskan dari PPN. Bimo menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sepenuhnya menghormati proses konstitusional tersebut, meskipun pihak otoritas perpajakan hanya memiliki kewenangan terbatas pada aspek administrasi dan pemungutan pajak, bukan pada pembuat kebijakan fiskal.
Kewenangan Administrasi vs Hak Pembuat Kebijakan
Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa keputusan akhir mengenai pengenaan atau pembebasan pajak atas produk tertentu merupakan wewenang eksklusif pembuat kebijakan nasional. "Itu menjadi hak wajib pajak, kemudian gender wise untuk mengajukan uji materi dan ini sudah dilakukan. Kami menghormati proses itu dan kami akan menjawab sesuai dengan area pertanggungjawaban kami," ujar Bimo dalam acara Media Gathering DJP di Bogor, dikutip pada Minggu (15/11/2026). Ia menambahkan bahwa DJP akan memberikan jawaban yang komprehensif sesuai dengan lingkup legal yang berlaku di Republik Indonesia untuk pengambilan kebijakan pajak baru, tanpa mendahului keputusan lembaga yudisial terkait hak asasi gender.
Analisis Rantai Nilai Tambah dalam Pungutan Pajak
Dari sisi teknis perpajakan, Bimo merinci bahwa PPN dikenakan berdasarkan prinsip nilai tambah pada setiap mata rantai produksi, mulai dari hulu hingga hilir. Ini mencakup komponen industri seperti kapas hingga perekat yang mungkin masih bergantung pada impor atau sudah diproduksi dalam negeri. "Berapa komponen yang sudah bisa dibuat sendiri di dalam negeri, berapa komponen yang masih impor, kemudian di dalam setiap rantai produksi atas value added yang diciptakan itulah yang dikenakan pajaknya," tegas Bimo. Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menambahkan bahwa tanggapan resmi pemerintah akan disampaikan melalui mekanisme persidangan di Mahkamah Konstitusi. "Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghormati sepenuhnya proses hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus permohonan tersebut," ujar Inge, menegaskan sikap netral dan legalitas proses hukum yang sedang berjalan.
- Pengajuan nomor perkara: 406/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi.
- DJP hanya berwenang dalam administrasi dan kebijakan fiskal, bukan penetapan kebijakan fiskal.
- PPN dihitung berdasarkan nilai tambah (value added) pada seluruh rantai produksi komoditas pembalut.
- Pemerintah dan DJP menyatakan penuh penghormatan terhadap hak warga negara untuk mengajukan uji materi.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

APSI DKI Usulkan SOP Terpadu Restorative Justice untuk Cegah Ego Sektoral di Era KUHP Baru

Prabowo Dorong Produksi Bioetanol Besar-Besaran untuk Tekan Impor BBM

BSI Dorong Inklusi Investasi Syariah Lewat Sukuk Tabungan ST017 dan Inovasi SGOP
