Marcos Jr Tantang ASEAN: Lima Tahun 5PC Berjalan, Apa Lagi yang Bisa Dilakukan untuk Myanmar?

Krisis di Myanmar yang telah berlangsung lebih dari lima tahun kembali menjadi sorotan utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, yang dipimpin oleh Filipina sebagai Ketua ASEAN tahun ini. Presiden Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong secara terbuka mempertanyakan efektivitas respons komunitas terhadap gejolak di negara anggota tersebut, terutama di tengah stagnasi proses perdamaian. Dalam sesi retreat di Tahanang Pilipino atau Coconut Palace, Marcos Jr menegaskan kembali komitmen untuk melanjutkan keterlibatan konstruktif dan berprinsip dengan Myanmar, sembari tetap setia pada Konsensus Lima Poin (Five Points Consensus) yang disepakati pada tahun 2021.

Presiden Filipina mengingatkan kembali pembahasan serupa yang dilakukan dalam KTT di Cebu pada Mei lalu. Dia menekankan bahwa Myanmar tidak terpisahkan dari keluarga besar ASEAN dan kehadiran negara tersebut sangat vital bagi stabilitas kawasan. "Setelah lima tahun berlalu, kita perlu bertanya pada diri sendiri: apa lagi yang bisa kita lakukan untuk Myanmar?" tegas Marcos Jr. Ia menyoroti bahwa krisis ini bukan sekadar isu diplomatik, melainkan menyangkut nasib manusia, mulai dari keluarga yang terpaksa mengungsi hingga komunitas yang membutuhkan bantuan kemanusiaan darurat.

Stagnasi Implementasi Konsensus Lima Poin

Konsensus Lima Poin mencakup penghentian kekerasan, dialog konstruktif, mediasi utusan khusus, bantuan kemanusiaan melalui AHA Center, serta kunjungan delegasi ke Myanmar. Namun, pengamat menilai implementasi poin-poin tersebut tidak menunjukkan kemajuan signifikan. Kekerasan masih mewarnai sejumlah wilayah, sementara dialog antara junta militer dan oposisi National Unity Government (NUG) atau kelompok etnis bersenjata belum terwujud secara nyata. Hingga saat ini, satu-satunya poin yang terlihat berhasil dilaksanakan hanyalah penyaluran bantuan kemanusiaan, sementara akses utusan khusus ASEAN ke lapangan masih sangat terbatas.

Dipindahkan ke Singapura dan Tantangan Diplomatik

Menjelang KTT, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro memprediksi bahwa partisipasi pemimpin Myanmar dan Menteri Luar Negeri Min Aung Hlaing (yang juga menjabat Penasihat Negara) kemungkinan tidak akan tercapai di pertemuan tingkat tinggi kali ini. Sebagai respons atas minimnya perkembangan diplomatik dan status Aung San Suu Kyi yang ditahan sejak kudeta, diskusi lanjutan ini diserahkan kepada Singapura, yang akan memegang presidensi ASEAN tahun depan. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan diskusi yang lebih praktis dan berorientasi ke depan, agar ASEAN dapat lebih responsif terhadap realitas di lapangan serta mendukung proses perdamaian yang inklusif di Myanmar.