Indonesia dan 17 Negara Arab-Islam Kecam Serangan Israel ke RS Nasser Gaza: Langgar Hukum Humaniter

Indonesia bersama 17 negara Arab dan Islam lainnya secara kolektif mengecam keras serangan udara Israel yang menargetkan Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, Jalur Gaza. Pernyataan bersama yang dirilis para menteri luar negeri pada Minggu (15/11) ini menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional yang memberikan perlindungan khusus bagi fasilitas medis dan tenaga kesehatan. Insiden ini tercatat terjadi di tengah upaya global untuk memulihkan stabilitas di wilayah konflik tersebut.

Latar belakang kecaman ini muncul di saat para pemimpin daerah tengah menghadapi tantangan kemanusiaan yang meningkat. Serangan ke fasilitas kesehatan tidak hanya menghantam infrastruktur vital, tetapi juga mengancam nyawa pasien dan staf medis yang berusaha memberikan perawatan dalam kondisi kritis. Dampak dari serangan ini diperburuk oleh pembatasan akses bantuan yang terus dilakukan, sehingga memperdalam krisis kemanusiaan di Gaza, terutama menjelang musim dingin yang ekstrem.

Pelanggaran Gencatan Senjata dan Ancaman terhadap Pengungsi

Para menteri luar negeri menilai bahwa serangan terhadap RS Nasser serta insiden lain yang menargetkan warga sipil Palestina, termasuk pengungsi di tenda dan lokasi penampungan, merupakan bentuk perusakan terhadap gencatan senjata yang telah disepakati. Tindakan ini dianggap tidak sejalan dengan Rencana Komprehensif Presiden AS Donald Trump. Pernyataan bersama juga menyoroti pembatasan Israel terhadap material tempat penampungan, karavan, rumah bergerak, serta pasokan medis. Kondisi infrastruktur yang rusak dan layanan kesehatan yang terganggu menempatkan nyawa warga sipil, khususnya anak-anak dan bayi, dalam risiko serius akibat paparan suhu beku.

Damandesaan Pemenuhan Kewajiban Internasional

Sebagai respons atas eskalasi konflik ini, para menteri luar negeri mendesak Israel untuk segera mendengar seruan komunitas internasional dan Dewan Perdamaian (Board of Peace). Israel diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya secara penuh berdasarkan beberapa instrumen hukum internasional berikut:

• Perjanjian Sharm El-Sheikh;
• Rencana Komprehensif Trump;
• Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 tahun 2025.

Penutup pernyataan menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan yang mendesak harus berjalan terlepas dari kemajuan pada tahap-tahap berikutnya. Israel diminta mengizinkan badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan menjalankan mandatnya tanpa halangan atau syarat tambahan yang bersifat politis dan keamanan yang dapat menghambat akses bantuan. Komitmen tahap pertama semestinya berlaku sejak penandatanganan perjanjian, dan Israel didesak untuk menjunjung tinggi perlindungan warga sipil serta menjamin penyaluran bantuan yang aman dan berkelanjutan.