Komnas HAM Turun Tangan Usut Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, Desak Penegakan Pidana Pemberatan
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah , menegaskan bahwa tim lembaga negara tersebut telah diterjunkan ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan fakta-fakta hukum terkait insiden tragis yang menggegerkan publik itu.
- Langkah ini diambil sebagai bentuk kecaman keras terhadap kekerasan seksual oleh pejabat publik yang seharusnya menjadi pelindung rakyat.
- Korban, RWM, mengaku mengalami kekerasan seksual sebanyak dua kali pada waktu yang berbeda.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara resmi turun tangan untuk menginvestigasi kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang Nusa Tenggara Timur, Yosef Lede, terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21). Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan bahwa tim lembaga negara tersebut telah diterjunkan ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan fakta-fakta hukum terkait insiden tragis yang menggegerkan publik itu. Langkah ini diambil sebagai bentuk kecaman keras terhadap kekerasan seksual oleh pejabat publik yang seharusnya menjadi pelindung rakyat.
Berdasarkan laporan yang diterima oleh kepolisian, insiden tersebut dilaporkan terjadi di rumah jabatan (rujab) Bupati Kupang yang berlokasi di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11). Korban, RWM, mengaku mengalami kekerasan seksual sebanyak dua kali pada waktu yang berbeda. Komnas HAM menyatakan sangat menyesalkan terulangnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparatur negara, mengingat posisi Yosef Lede sebagai pejabat publik yang seharusnya memberikan perlindungan dan pengayoman kepada kelompok rentan, termasuk para mahasiswa.
Dorongan Tegas untuk Penegakan Hukum Berkeadilan
Menyikapi kasus ini, Anis Hidayah mendorong agar Polda Nusa Tenggara Timur, yang dibantu oleh Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) Mabes Polri, segera menindaklanjuti dan mengusut tuntas perkara tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keadilan bagi korban serta memberikan efek jera yang signifikan kepada pelaku. "Segera ditangani kasusnya agar memberikan keadilan kepada korban dan juga memberikan efek jera kepada pelaku (Yosef Lede) yang merupakan pejabat publik," ujar Anis. Komnas HAM menekankan bahwa integritas hukum harus tetap terjaga di mana pun, termasuk di lingkungan pemerintahan daerah.
Imbas Hukum: Penerapan Pidana Pemberatan Berdasarkan UU TPKS
Dalam investigasinya, Komnas HAM mendesak pihak berwenang untuk menerapkan aturan pidana pemberatan. "Kami mendorong juga agar Polda NTT menerapkan pidana pemberatan ya karena yang bersangkutan atau pelaku merupakan pejabat publik," ungkap Anis. Ia merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang mengatur adanya pemberatan pidana sebesar sepertiga hukuman apabila pelaku kekerasan seksual berstatus sebagai pejabat publik. Menurut Komnas HAM, peneratan pasal pemberatan ini mutlak diperlukan agar Yosef Lede, yang juga merupakan politikus partai Gerindra, mendapatkan sanksi hukum yang setimpal dan dapat menjadi preseden hukum agar tidak terjadi kasus serupa di lingkungan pejabat negara lainnya di Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Cak Imin Dorong Pengembangan Gedung Pusaka NU sebagai Pusat Kajian Sejarah Nasional

Dorongan Prabowo Soal 70% Hasil Tambang untuk Negara, Pengusaha Kritik Metodologi Ukur Kontribusi

Toyota Land Cruiser FJ Resmi Dijual di Indonesia, Harga Mulai Rp835 Juta
